Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Reshuffle Kabinet: Jokowi Tahu Rakyat Tidak Puas pada Pemerintah

Jokowi sudah tahu rakyat tidak puas pada pemerintah. Rakyat bahkan sedang mempertanyakan apa kerja pemerintah sekarang.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ditemui di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis 11 April 2019./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ditemui di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis 11 April 2019./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Dukungan penuh yang diberikan PDI Perjuangan atas kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi pandemi Covid-19 patut diikuti oleh parpol pendukung lainnya.

Demikian dikemukakan peniliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai sikap PDIP, termasuk di antara kebijakan yang diambil Presiden Jokowi mengatasi Covid-19 dengan  mengucurkan stimulus ekonomi untuk rakyat.

Presiden bahkan mengevalusai jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dianggap lamban dalam bekerja. 

"Ya, bagus (sikap PDIP). Berarti partai pendukung mendukung beneran," kata Siti Zuhro, Senin (6/7/2020).

Paling tidak partai juga harus menyediakan orang yang kompeten untuk posisi menteri, katanya menambahkan.

Profesor peneliti itu menilai, teguran Jokowi kepada jajaran menterinya pada rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle kabinet.

Dia beralasan reshuffle kabinet menjadi suatu keniscayaan, jika melihat kecenderungan orang nomor satu di pemerintahan itu yang ingin memenuhi harapan masyarakat, katanya.

"Jokowi sudah tahu rakyat tidak puas pada pemerintah. Rakyat bahkan sedang mempertanyakan apa kerja pemerintah sekarang. Ini sudah periode kedua, jadi Presiden tidak perlu pakewuh (merasa sungkan)," ujar Siti Zuhro.

Merujuk pada sikap PDIP yang mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi, termasuk dalam hal evaluasi menteri, Siti Zuhro mengakatakan parpol pendukung pemerintah juga harus rela bila kadernya di kabinet dievaluasi kinerjanya.

"Harusnya parpol lain menyahuti. Bila ada parpol yang jatah menterinya dikurangi, ya parpol harus terima," ujarnya.

"Bagus kalau partai punya stok kader ahli di bidangnya. Tak hanya soal kesehatan dan sosial ekonomi, tapi juga pendidikan, itu penting direkrut orang yang tepat. Jangan uji coba lagi, lah. Waktunya terlalu pendek untk trial and error," tambah Siti Zuhro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper