Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggota Parlemen Dunia Satu Suara Tolak Aneksasi Palestina

Pernyataan bersama ini telah ditegaskan oleh pemimpin parlemen forum seperti Inter Parliamentary-Union (IPU) dan Asian Parliamentary Assembly (APA).
Bendera Palestina dipasang berderet di Lembah Yordania, Tepi Barat./Bloomberg-Kobi Wolf
Bendera Palestina dipasang berderet di Lembah Yordania, Tepi Barat./Bloomberg-Kobi Wolf

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah dan parlemen Indonesia menyatukan suara untuk menolak aneksasi Palestina oleh Israel.

Hal ini juga didukung oleh 215 anggota parlemen dari 34 negara yang menandatangani pernyataan bersama menolak aneksasi Israel dari teritori Palestina.

Pernyataan bersama ini telah ditegaskan oleh pemimpin parlemen forum seperti Inter Parliamentary-Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), dan Asian Parliamentary Assembly (APA).

"Ini menggambarkan solidaritas yang lebih kuat dan komitmen kepada warga Palestina dan mendukung resolusi dua negara," ungkapnya (2/7/2020).

Sikap tegas Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara termasuk Sekjen PBB dan Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia dinilai telah melakukan mobilisasi komunitas internasional untuk mencegah dan menolak aneksasi.

Indonesia berulang kali di depan panggung internasional juga telah menekankan bahwa aneksasi hanya akan menggagalkan resolusi perdamaian kedua negara.

"Aneksasi tidak hanya akan mengancam stabilitas regional dan global tetapi juga membahayakan upaya mitigasi Covid-19 [yang sedang dilakukan]," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menggalang dukungan dari anggota parlemen.

Ketua BKSAP Fadli Zon mengungkapkan aneksasi Israel terhadap Palestina semakin mengurangi luas wilayah Palestina. Bahkan, dalam proposal jalan damai yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump, wilayah Palestina hanya akan tersisa 15 persen.

Dia juga menganggap The Deal of the Century (Transaksi Abad Ini) tidak dapat dipercaya karena tidak melibatkan Palestina.

Rencana aneksasi Israel yang berdasarkan kesepakatan koalisi pemerintah  dilaksanakan pada Rabu, 1 Juli 2020, tampaknya akan mundur. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi, seperti dilaporkan Aljazeera.

Terdapat beda pendapat antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Benny Gantz yang mengatakan aneksasi harus menunggu penuntasan Covid-19.

Kecaman dari berbagai negara berdatangan. New York Times melaporkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menambahkan namanya ke dalam daftar pemimpin negara yang menolak aneksasi.

Menurutnya, aneksasi bertentangan  dengan kepentingan jangka panjang Israel sendiri dan negaranya tidak akan mengakui tindakan sepihak zsmacam itu.

Seperti diketahui, aneksasi merupakan rencana Israel mencaplok sepertiga bagian wilayah Tepi Barat, termasuk Lembah Jordan yang menjadi sumber air.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper