Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Ancam Reshuffle, Moeldoko Ibaratkan Seperti Strategi Militer

Moeldoko mengibaratkan sikap Jokowi yang mengancam akan melakukan reshuffle kabinet untuk mengganti menteri yang kinerjanya lamban seperti strategi militer.
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Produksi Ventilator Dalam Negeri di Situation Room Bina Graha, Jakarta, Rabu (15/4/2020)./KSP
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Produksi Ventilator Dalam Negeri di Situation Room Bina Graha, Jakarta, Rabu (15/4/2020)./KSP

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Moeldoko mengibaratkan ancaman perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo sebagai sebuah strategi militer. Dalam dunia militer, pada saat situasi krisis ada tiga langkah yang akan diambil oleh panglima.

“Pertama kehadiran komandan, kita lihat Presiden datang ke Surabaya yang masih [zona] merah. Itu ciri-ciri panglima selalu hadir situasi kritis,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Selanjutnya, adalah mengerahkan senjata bantuan. Dalam hal itu Presiden telah berupaya menyalurkan bantuan sosial sebagai solusi krisis ekonomi.

“Ketiga mengerahkan kekuatan cadangan, saat-saat terakhir, karena ketika situasi cadangan dikeluarkan, maka situasi mulai sangat jelek. Jangan sampai gunakan ini,” katanya.

Adapun, pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 menjadi sorotan. Dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), Presiden menumpahkan kekecewaan terhadap penanganan Covid-19 selama tiga bulan terakhir hingga menyinggung perombakan kabinet.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujarnya dalam video rapat internal yang baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020).

Jokowi mengatakan bahwa dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan perkembangan penyerapan yang signifikan. Padahal, pada masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah sangat penting, yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat.

"Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan. Kalau mau minta Perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper