Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Marah! Anggaran Kesehatan Rp75 Triliun, yang Keluar Baru 1,56 Persen

Jokowi menyoroti anggaran Kementerian Kesehatan. Di tengah pandemi Covid-19, anggaran Kemenkes Rp75 triliun, namun baru keluar 1,53 persen.
Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020
Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil dan memberi peringatan keras kepada para menteri dalam penanganan wabah virus corona penyebab Covid-19.

Saat Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020), yang digelar di Istana Negara, Jokowi menyoroti anggaran Kementerian Kesehatan. Di tengah pandemi Covid-19, anggaran Kemenkes Rp75 triliun, namun baru keluar 1,53 persen.

“Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik,” tegas Jokowi.

“Jadi belanja kementerian jadi tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat. Kalau ada hambatan, keluarkan aturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres saya keluarkan perpres. Untuk pemulihan ekonomi nasional.”

Presiden bahkan menyebut opsi reshuffle kabinet jika para menteri tak memiliki sense of crisis. 

Sidang kabinet paripurna tersebut merupakan yang pertama kalinya digelar secara tatap muka setelah pengumuman pandemi Covid-19 pada medio Maret 2020.

Dalam pidato pembukaan rapat, Jokowi beberapa kali meninggikan suaranya. Presiden Indonesia ke-7 itu menyoroti kinerja beberapa kementerian yang kinerjanya tak menujukkan adanya perasaan krisis.

Jokowi bahkan menyatakan siap mengambil langkah extraordinary untuk mendorong hal ini tak terulang, semisal pembubaran lembaga dan reshuffle kabinet.

Berikut isi lengkap pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, di Istana Negara, Jakarta Pusat:

Bapak ibu sekalian, suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga, mestinya semuanya yang hadir di sini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang ada di sini ini bertanggung jawab pada 260 juta penduduk Indonesia.

Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama.

Hati-hati, OECD (organization for economic cooperation and development), terakhir dua hari lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia, terkontraksi 6 sampai 7,6 persen minusnya.

Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini, jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali ini.

Saya melihat banyak sekali kita ini yang menganggap ini normal. Kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebuah masih normal, berbahaya sekali.

Kerja masih biasa-biasa saja. Kerjaannya memang harus ekstra luar biasa, harus extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya.

Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan-kebijakan yang biasa saja, menganggap ini suatu kenormalan. Apa-apaan ini.

Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan.

Kalau perlu perpres ya perpres saya keluarkan. Kalau Saudara punya peraturan menteri, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.

Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa ga punya perasaan, ini suasana krisis.

Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian.

Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik.

Jadi belanja kementerian jadi tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat. Kalau ada hambatan, keluarkan aturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres saya keluarkan perpres. Untuk pemulihan ekonomi nasional.

Misalnya, saya berikan contoh. Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen, coba.

Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi.

Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera dikeluarkan. Ini sudah disediakan Rp 70-an triliun coba.

Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen.

Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita enggak ada apa-apa, berbahaya sekali.

Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semua yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, padat karya, beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK.

Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary.

Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau yang ada belum cukup. Asal untuk rakyat asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya.

Sekali lagi, tolong ini ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu.

Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary betul-betul harus dilakukan. Dan saya membuka, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan, akan saya buka.

Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya.

Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini (jika) Bapak-Ibu tak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan.

Saya rasa itu yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul meminta kepada Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan.

Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dengan manajemen krisis.

Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.Co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper