Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai kinerja penyerapan anggaran penananganan Covid-19 di kementerian-kementerian tidak memuaskan.
Hal itu diungkapkannya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020). Video rapat internal berisi arahan Presiden Jokowi itu baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020).
"Saya harus ngomong apa adanya, ga ada progres yang signifikan. Kalau mau minta perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujarnya.
Pasalnya, dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan progres penyerapan yang signifikan. Padahal, di masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah sangat penting yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan rakyat.
Jokowi mengkritisi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional yakni di di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun baru terserap 1,53 persen.
"Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-triger ekonomi,"ujarnya
Kemudian, di bidang ekonomi, penyaluran bantuan sosial juga diminta untuk dituntaskan 100 persen, termasuk juga segala stimulus bagi UMKM, industri, perbankan, manufaktur, dan semua yang terkait dengan padat karya.
Presiden Jokowi pun siap mendukung penerbitan perppu, perpres dan yang lainnya jika dalam proses penyerapan anggaran atau penerbitan kebijakan pro rakyat di tengah pandemi yang terganjal aturan.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hari ini, Minggu (28/6/2020), mencatat kasus baru positif Covid-19 yang disebabkan virus corona mencapai 1.198 orang.
Adapun pasien sembuh bertambah 1.027 orang, dan yang meninggal 34orang.
Demikian disampaikan Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Minggu sore.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
