Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mahfud MD soal Tuntutan Kasus Novel Baswedan: Itu Urusan Kejaksaan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak bisa ikut campur dalam persoalan yang ditangani pengadilan, terkait dengan tuntutan hukum terhadap dua terdakwa penyerang penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD./ANTARA-Rivan Awal Lingga
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD./ANTARA-Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai jaksa penuntut umum (JPU) memiliki alasan hukum tersendiri terkait dengan tuntutan hukum terhadap dua terdakwa penyerang penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Ketika dimintai tanggapan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (15/6/2020), Mahfud enggan berkomentar banyak mengenai tuntutan hukum terhadap dua terdakwa penyerang Novel karena persoalan itu merupakan ranah kejaksaan.

"Jadi itu biar kejaksaan dan itu ada alasan-alasan hukum yang tentu bisa mereka [JPU] pertanggungjawabkan sendiri," kata Mahfud, seperti dikutip Antara, Selasa (16/6/2020).

Selaku Menkopolhukam, dia menegaskan tidak bisa ikut campur dalam persoalan yang ditangani pengadilan. "Ya, itu urusan kejaksaan ya. Saya tidak boleh ikut urusan pengadilan. Saya ini koordinator, menteri koordinator bukan menteri eksekutor," kata Mahfud.

Dalam kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa penyerang, yakni Rahmat Kadir Mahulettu dan Ronny Bugis, dengan hukuman satu tahun penjara.

Dalam persidangan yang digelar Kamis (11/6), dua orang anggota Polri aktif dari Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok yaitu Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dihukum penjara selama 1 tahun penjara.

Menurut JPU, para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel. Keduanya disebut hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke badan Novel Baswedan tapi di luar dugaan ternyata mengenai mata yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50 persen dan menyebabkan cacat permanen.

Karena unsur ketidaksengajaan itu, maka Ronny dan Rahmat tidak memenuhi dakwaan primer soal penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya dianggap memenuhi dakwaan subsider pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 353 ayat (1) berbunyi "Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun" sedangkan pasal 355 KUHP ayat (1) menyebutkan "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nurbaiti
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper