Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Eks Menteri Ini Berharap Pilkada Diundur ke Juni 2021

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini menilai penundaan itu memungkinkan penyelenggara untuk mempersiapkan pilkada yang aman dan nyaman.
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6)/Antara
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6)/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan berharap DPR dan pemerintah menunda pilkada pada Desember 2020 ke pertengahan Juni 2021 mengingat kondisi wabah Covid-19 saat ini masing pasang surut.

Menurutnya, penentuan pelaksanaan pesta demokrasi itu seharusnya juga bekonsultasi dengan Gugus Tugas Covid-19, terutama terkait pentahapan pelaksanaan Pilkada.

Informasi dari Gugus Tugas, jelas dia, penting untuk menentukan apakah pelaksanaannya dapat direalisasikan pada Desember 2020. Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat melaksanakan Pilkada pada 9 Desember tahun ini.

“Yang namanya wabah, virus covid-19 ini memang tak akan pernah hilang. Penyebarannya pun naik turun. Tak bisa berpegangan pada prosentase penyebarannya sekarang sekian, dan besok sekian. Karena itu, perlu konsultasi dengan Gugus Tugas Covid-19,” tegas Ferry di Kompleks Parlemen, Rabu (10/6/2020).

Setidaknya, kata mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu, jika digelar pada pertengahan 2021, mulai saat ini segala sesuatu bisa disiapkan dengan matang. Persiapan itu terutama dari aspek medis, penyelenggara, peserta (calon kepala daerah), pemilih, dan pengamanannya.

“Penyelenggara itu harus sehat dari wabah Covid-19, demikian juga peserta, pemilih dan pengamanan (satpam),” katanya.

Seperti diketahui, pilkada akan dilaksanakan di 270 daerah, yakni di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.

Ferry mengatakan penundaan pelaksanaan pilkana itu membuat 270 daerah itu tak memiliki kepala daerah lantaran habis masa jabatannya. Namun, dia mengatakan bahwa posisi itu bisa diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Selain itu, dia menilai penundaan pilkada tersebut untuk menghindari kemungkinan terjadinya klaster baru Covid-19. Pasalnya, jika persiapannya kurang matang khususnya secara medis, menurut Ferry, berkumpulnya orang di TPS itu bisa menjadi klaster baru.

“Itu yang kita hindari. Tapi, jika tahun 2021 selain wabah ini diharapkan sudah terkendali, juga lebih siap secara penyelengaaraan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper