Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PSBB, Arahan dan Instruksi Pemerintah Jangan Bikin Rakyat Bingung

Pemerintah diminta tidak mengeluarkan arahan dan instruksi soal pandemi Covid-19 yang bisa bikin rakyat bingung.
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan./ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan./ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Arahan dan instruksi pemerintah tidak boleh membingungkan masyarakat. Kebingungan di tengah masyarakat akan meinimbulkan bias pemahaman atas risiko Covid-19 yang bisa berujung pada gagalnya upaya penanganan pandemi.

Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan Dicky Pelupessy mengatakan bahwa secara umum komunikasi risiko dalam krisis dan kedaruratan (crisis and emergency risk communication/CERC) harusd dilakukan pemerintah pusat agar penanganan bencana berjalan efektif.

Hasil penelitian Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan dalam beberapa pekan terkait pelaksanaan pembatasaan sosial berskala besar (PSBB) oleh masyarakat menunjukkan adanya kebingungan pemahaman atas kondisi krisis di tengah pandemi Covid-19 yang akhirnya arahan untuk melaksanakan protokol kesehatan tidak berjalan semestinya.

"Komunikasi publik dalam situasi krisis punya empat tujuan pokok yaitu  menginstruksikan menginformasikan dan memotivasi perilaku protektif," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Kemudian, komunikasi publik juga penting guna memberikan informasi risiko, membangun kepercayaan publik publik terutama pada otoritas, dan menangkal hoaks, termasuk stigma.

Sedangkan terkait isu kenormalan baru, Dicky menyampaikan bahwa komunikasi oleh pemerintah harus membangun persepsi di masyarakat bahwa virus corona itu ajeg atau tetap karena belum ditemukan vaksinnya. Jadi, masyarakat akan tetap waspada dengan melaksanakan protokol kesehatan ketika kembali bekerja atau beraktivitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan di sebuah pasar, ditemukan tiga mekanisme psikologis di masyarakat yang diidentifikasikan sebagai ketidakpatuhan atau kurang disiplin terhadap arahan pemerintah yakni PSBB.

Tiga mekanisme psikologis tersebut adalah bias kenormalan, bias optimisme, dan rendahnya kontrol terhadap kebiasaan.

"Yang pertama yang kita sebut terjadinya bias kenormalan. Jadi ada orang punya pikiran punya keyakinan yang tentu saja tidak akurat bahwa kondisi masih sama seperti sebelum pandemi," ujar Dicky.

Kemudian, terjadi bias optimisme yaitu keyakinan seseorang yang tidak akurat bahwa dirinya pasti berpotensi kecil tertular Covid-19 jika dibandingkan orang lain.

Terakhir, masih rendahnya kontrol terhadap kebiasaan untuk menjalan lebih protektif terhadap diri sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper