Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko Muhadjir Effendy: 22 Mei Bukan Cuti Bersama untuk ASN dan Pegawai BUMN

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa 22 Mei 2020 bukan cuti bersama bagi ASN dan pegawai BUMN.
Muhadjir Effendy menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Muhadjir Effendy menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA -  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa 22 Mei 2020 bukan cuti bersama bagi ASN dan pegawai BUMN.

Menko PMK menyampaikan hal itu setelah rapat terbatas di Istana pada Rabu (20/2/2020).

Muhadjir menjelaskan bahwa pada Jumat (22/5/2020), pegawai ASN dan BUMN tetap masuk bekerja seperti bisa.

“Tidak ada cuti bersama, cuti akan diganti hari lain,” katanya.

Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idulfitri tetap digeser pada 28, 29, 30, 31 Desember 2020. Jadwal itu dinilai paling aman terkait wabah Covid-19. Namun, ujarnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengkaji ulang jadwal cuti bersama itu pada Juni mendatang.

Jika kasus Covid-19 sudah terkendali atau turun, tidak menjadi ancaman, dimungkinkan untuk memajukan jadwal cuti bersama.

Kemungkinan, menurut Muhadjir, cuti bersama Idulfitri bisa bersamaan dengan Iduladha, atau sebelum/setelah Iduladha.

Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut 124 kabupaten kota masih berada di zona hijau.

Sebanyak 124 kabupaten kota di sejumlah provinsi hingga kini belum mencatatkan kasus konfirmasi Covid-19. Kendati demikian Gugas Covid-19 tetap akan memantau perkembangan di wilayah tersebut.

Pemerintah memerinci zona hijau tersebar di beberapa provinsi di antaranya mulai dari Aceh 14 kabupaten kota, Banten 1 kabupaten, Jambi (1), Jabar (1), Jateng (1), Kalimantan Tengah (1).

Selain itu, Bangka Belitung 1 kabupaten kota, Kepulauan Riau (4), Lampung (5), Papua (18), Papua Barat (6), Riau (2), Sulawesi Tengah (3), Sumatra Barat (2) dan Sumatra Utara 16 kabupaten kota.

“Sebanyak 25 kabupaten kota ini [di antaranya] berada di kepulauan artinya mereka bisa terjamin keamananya apabila bisa melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat,” kata Doni saat konferensi pers hasil rapat terbatas virtual, Rabu (20/5/2020).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper