Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat pemerintah China atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas Muslim.
RUU tersebut akan mengutuk penahanan lebih dari 1 juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang China, juga menyerukan ditutupnya kamp-kamp penahanan.
Tindak lanjutnya, Presiden Donald Trump akan dapat menjatuhkan sanksi dan mencabut visa pejabat China mana pun yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan kaum Uighur.
“Tindakan pemerintah China mengerikan dan akan menjadi noda pada kemanusiaan jika kita menolak untuk bertindak,” ujar Senator Marco Rubio, seorang Republik, dalam sebuah pernyataan pada Kamis (14/5/2020) waktu setempat.
Senat pertama kali meloloskan RUU tersebut pada bulan September, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisinya untuk membatasi ekspor perangkat yang dapat digunakan untuk memata-matai atau membatasi komunikasi juga pergerakan anggota kelompok dan warga negara China lainnya.
Pihak Senat kemudian menanggalkan subjek tersebut dari versi yang diloloskan pada Kamis dan DPR harus mengonfirmasikannya kembali sebelum diserahkan kepada Presiden Trump untuk ditandatangani atau diberikan veto.
Langkah itu dapat dipastikan bakal menyulut kemarahan Beijing seiring dengan meningkatnya sentimen anti-China di dalam tubuh Kongres AS.
Trump dan para pejabat di pemerintahannya telah menyalahkan China atas wabah penyakit virus corona (Covid-19) yang telah meruntuhkan perekonomian. Kubu Republik, khususnya, berupaya meningkatkan tekanan pada pemerintah China.
Pemimpin Mayoritas Mitch McConnell menuding Partai Komunis China berusaha menutupi awal wabah virus mematikan ini. China juga dikatakan berusaha untuk membungkam pengacara, aktivis, dan pihak lain di China yang mencoba untuk mengungkapkan kebenaran.
Pekan lalu, kubu Republik di DPR AS membentuk Satuan Tugas China guna menyelidiki asal-usul virus corona dan bagaimana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menangani laporan-laporan tentang awal wabah.
Perwakilan Republik dari Texas, Michael McCaul, yang memimpin gugus tugas, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa satuan ini akan menjadi observasi atas pengaruh China melalui "lensa Covid-19”.
Sementara itu, Senator John Barrasso dari Wyoming, Ketua Komite Kebijakan Republik, mengatakan AS akan "tidak lagi dan tidak akan pernah" bergantung pada informasi dari badan kesehatan internasional seperti WHO.
“Partai Komunis China-lah yang bersalah. Virus itu bisa saja dibendung seandainya bukan karena penipuan pemerintah China yang tidak bermoral,” tutur Barrasso, seperti diberitakan Bloomberg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
