Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima dokumen dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) pada Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Premium

Perppu 1/2020 Sah Jadi UU: Antara Stabilitas Keuangan dan Potensi Pidana

13 Mei 2020 | 17:46 WIB
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 disusun untuk memastikan stabilitas sistem keuangan negara di tengah pandemi. Namun, isinya justru menuai kritikan karena dianggap berpotensi menimbulkan korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Seakan tak mengindahkan sejumlah kritikan dan masukan dari berbagai pihak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan yang dilakukan pada Selasa (13/5/2020), itu sekaligus menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian keuangan negara yang didasarkan atas Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019.

"Delapan fraksi menyetujui atau menerima RUU [Rancangan Undang-Undang] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi UU," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5).

Delapan fraksi yang setuju adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun fraksi PKS menolak UU tersebut.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top