Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko PMK: Pemerintah Jalankan Trisula Kebijakan Hadapi Covid-19

Tiga langkah strategis tersebut meliputi jaring pengaman sosial, kesehatan, dan terakhir disebut pemerintah sebagai 'survivabilitas ekonomi'.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat menghadiri rapat kerja gabungan di DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat ini membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III. Rapat ini juga membahas peran pemerintah daerah dalam program JKN. Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat menghadiri rapat kerja gabungan di DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat ini membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III. Rapat ini juga membahas peran pemerintah daerah dalam program JKN. Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menjalankan tiga langkah strategis penanganan Covid-19 yang disebut 'Senjata Trisula'.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa tiga langkah strategis tersebut meliputi jaring pengaman sosial, kesehatan, dan terakhir disebutnnya sebagai 'survivabilitas ekonomi'.

"Langkah kesehatan merupakan domain BNPB [Badan Nasional Penanggulangan Bencana] dan Kementerian Kesehatan," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Untuk sektor kesehatan, Menko PMK menilai pemerintah sudah berada di rel yang tepat. Dengan begitu, perhatian Kemenko PMK lebih berfokus kepada jaring pengaman sosial karena ada pengetatan PSBB [Pembatasan Sosial Berskala Besar] di beberapa daerah.

"Sehingga harus disusun bansos bagi mereka yang membutuhkan."

Kemudian, jelas dia, langkah dalam memastikan survivabilitas ekonomi desa merupaka domain Kementerian Ekonomi dan lembaga terkait lainnya.

Menko PMK menilai, saat ini pemerintah tengah berupaya agar kondisi ekonomi Indonesia setidaknya bisa bertahan atau stabil di tengah pandemi Covid-19.

"Kita tahu dunia masuk hibernasi ekonomi. Ini seperti beruang kutub yang pada musim dingin dia harus tidur, menghemat energi, memanaskan temperatur badan supaya tidak mati dan bangkit setelah musim dingin usai," katanya.

Muhadjir menjelaskan langkah ketiga adalah jaring pengaman sosial. Langkah ini telah dijalankan pemerintah melalui program Kartu Prakerja; program Sembako; program Keluarga Harapan; bantuan listrik; program Sembako Jabodetabek; Bansos Tunai dari Kemensos; dan Bansos Tunai dari Dana Desa.

"Program Sembaki yang semula dialokasikan kepada 15,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), naik menjadi 20 juta KPM," jelasnya.

Sementara itu, di luar jaring pengaman sosial di atas, terdapat pula bansos dari kementerian/lembaga dari hasil realokasi dan refocussing anggaran atau sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Senada, realokasi dan refocusing serupa juga dilakuka pada APBD.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper