Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Petugas Dinas Perhubungan melakukan penyekatan pemudik yang menggunakan motor di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Pemeriksaan diperbatasan Bekasi dan Jakarta untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik selama pandemi COVID-19. - ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Premium

'Berghibah' Kebijakan Pemerintah di Media Sosial

28 April 2020 | 14:21 WIB
Kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron terkait penanganan pandemi Covid-19 menjadi perbincangan publik di media sosial. Sentimen publik pun masih cenderung negatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Munculnya berbagai kebijakan yang saling tidak sinkron terkait penanganan pandemi Covid-19 sedikit banyak memengaruhi kepatuhan publik dalam mematuhi peraturan pemerintah. Sentimen publik terhadap langkah-langkah pemerintah pun masih cenderung negatif.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui pembicaraan di Twitter, setidaknya ada enam kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan dan diperbincangkan masyarakat selama masa pandemi virus corona.

Kebijakan tersebut antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), keringanan pembayaran tarif listrik, pembebasan narapidana, larangan mudik, implementasi Kartu Prakerja, pengangguran akibat Covid-19, jaring pengaman sosial, dan aturan penghinaan terhadap kepala negara.

Khusus kebijakan PSBB dan larangan mudik, masyarakat menilai masih ada tumpang tindih di lapangan. Alhasil, upaya pemerintah mendisiplinkan warga untuk mengikuti aturan jaga jarak masih tetap tidak dipatuhi.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top