Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Sejumlah warga binaan berjemur di Rutan kelas 1, Depok, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM menerapkan protokol kesehatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan meminta warga binaan berjemur guna membantu meningkatkan imunitas. - ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Premium

Dua Mata Pedang Kebijakan Pembebasan Tahanan

28 April 2020 | 06:55 WIB
Kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membebaskan puluhan ribu narapidana dari tahanan dengan alasan menekan penyebaran virus corona di penjara menuai kontroversi. Tepatkah kebijakan itu diberlakukan?

Bisnis.com, JAKARTA — Grup-grup WhatsApp diramaikan dengan informasi dan video yang menunjukkan aksi kriminalitas di sejumlah tempat setelah pemerintah membebaskan 38.822 narapidana sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 di penjara.

Meskipun belum ada korelasi atau data statistik terkait sejauh mana pengaruh kebijakan pembebasan narapidana terhadap jumlah aksi kriminal belakangan ini, ketakutan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat dibendung.

Anom Agung, salah satu warga Kota Malang, menuturkan meningkatnya aksi kriminal saat ini bukanlah isapan jempol belaka. Sejak akhir Maret 2020, dia mengaku aksi begal dan perampokan mulai sering terjadi di kawasan tempat tinggalnya.

“Di wilayah RW, udah ada 3 kali kejadian kemalingan. Semuanya dari anak kos-kosan yang kemalingan motornya. Ada juga beberapa kali penjambretan. Untuk malingnya sendiri masih belum ketangkep, kayaknya enggak dilaporin ke polisi juga,” kata Anom ketika dihubungi Bisnis, Senin (27/4/2020).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top