Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai program Kartu Prakerja yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia tidak efektif dan hanya membuang-buang anggaran negara.
Peneliti ICW Almas Sjafirna mengatakan salah satu faktor utama ketidakefektifan program ini adalah penambahan anggaran yang dilakukan, naik dua kali lipat dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
Pada anggaran tersebut, setiap peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan manfaat sebesar Rp3,55 juta per orang. Perinciannya, sebanyak Rp1 juta dibayarkan untuk biaya pelatihan. Kemudian, pemerintah akan memberikan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan sebagai uang saku untuk peserta. Pemerintah juga akan memberikan uang sebesar Rp400.000 sebagai fasilitas survei kerja.
"Sebaiknya, kenaikan anggaran tersebut dibatalkan. Kenaikan anggaran tersebut dapat dialokasikan dalam bentuk bantuan sosial secara langsung bagi pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan agar bisa bertahan hidup," jelasnya pada Senin (27/4/2020).
Selain itu, salah satu manfaat program ini berupa pelatihan online juga dinilai tidak akan efektif di tengah kondisi saat ini. Pasalnya, sudah banyak pelatihan serupa yang dapat diakses secara gratis.
Selain itu, sejumlah lembaga pelatihan yang ditumjuk sebagai vendor juga mendapat keuntungan per peserta yang mengikuti sesi webinar secara daring (online). Padahal, vendor tersebut tersebut dapat membuat hanya satu webinar untuk satu jenis pelatihan.
Baca Juga
"Artinya, usaha yang dikeluarkan vendor ini akan sama saja atau tetap, tidak memandang berapa jumlah peserta yang mendaftar," jelas Almas.
Dia mencontohkan salah satu pelatihan yang disediakan vendor Mau Belajar Apa dalam program kartu pekerja adalah membuat boba milk tea. Pada program itu, nilai kursusnya dipatok pada harga Rp400.000.
" Padahal video belajar membuat boba milk tea itu sudah banyak di YouTube," kata Almas.
Selain itu, dia juga mengatakan, beragam webinar yang ditawarkan pada program ini juga dipungut biaya. Padahal, banyak program pelatihan serupa yang dapat diakses secara gratis di YouTube.
Oleh karena itu, Almas meminta pemerintah mengkaji ulang program-program dalam Kartu Prakerja. Menurutnya, program tersebut perlu dikaji kembali agar tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah sebaiknya memprioritaskan ulang anggaran Kartu Prakerja untuk program bantuan sosial lain yang lebih mendesak.
"Seperti bansos kepada yang terdampak Covid-19 dan untuk alkes bagi tenaga medis. Program ini [Kartu Prakerja] sebenarnya sudah baik, hanya perlu diteliti ulang," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
