Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memangkas hampir Rp2 triliun anggarannya, untuk dialokasikan dalam rangka penanganan wabah virus Covid-19 sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan realokasi anggaran tersebut dipangkas dari pos-pos yang tidak terlalu mendesak seperti perjalanan dinas, biaya rapat, dan biaya yang berkaitan dengan manajemen dukungan. Sementara untuk proyek pembangunan yang sudah melalui proses lelang, kontrak tersebut akan diubah menjadi multiyears demi mencegah proyek mangkrak.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menambahkan bahwa pemangkasan tersebut dilakukan di semester satu 2020 ini dan kantor wilayah BPN di seluruh daerah diminta melakukan penyesuaian mengingat pada awalnya anggaran yang dipangkas sekitar Rp900 miliar, akan tetapi bertambah Rp1 triliun.
"Ada tambahan pemotongan lagi dari pos yang aktivitasnya minimal. Kami minta Kanwil buat program yang lagi kita susun," tuturnya, Sabtu (18/4/2020).
Di sisi lain, meskipun sejumlah pos anggaran dipangkas hampir Rp2 triliun Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa program yang dijalankan tidak akan sampai terganggu. Program tersebut di antaranya sertifikasi 10 juta bidang tanah.
"Kami melihat masih bisa dikejar, walaupun tentu nanti ada penyesuaian," katanya.
Baca Juga
Sementara itu, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Suyus Windayana menyatakan bahwa sejauh ini perkembangan pengukuran tanah sudah mencapai 30 persen hingga 40 persen dan perkembangan pengumpulan data sudah mencapai 20 persen hingga 30 persen.
