Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko Airlangga: Program Padat Karya Tunai Harus Terintegrasi

Menkoperekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program padat karya tunai yang dijalankan beberapa kementerian harus diintegrasikan dan dikomunikasikan ke publik.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong agar program padat karya tunai di berbagai kementerian bisa saling terintegrasi. 

“Program padat karya tunai ini memang di berbagai kementerian ada. Oleh sebab itu, sesuai arahan Presiden Jokowi agar seluruh program ini diintegrasikan,” kata Airlangga dalam rapat terbatas melalui telekonferensi, Selasa (7/4/2020). 

Menkoperekonomian Airlangga menyatakan untuk program padat karya tunai di beberapa kementerian yang bisa dipercepat pelaksanaannya diharapkan bisa segera dijalankan. Hal itu dilakukan untuk membuat masyarakat bisa tetap memperoleh pendapatan dan mempertahankan daya beli di tengah pandemi virus Corona. 

“Program ini agar dikoordinasikan jadwal pelaksanaannya dan disampaikan ke masyarakat agar masyarakat tahu programnya dilaksanakan di mana saja,” ujarnya.

Airlangga menyebutkan beberapa kementerian yang telah menyiapkan program padat karya tunai antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Untuk program padat karya tunai di Kementerian Pertanian, Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaannya tersebar di 34 provinsi dengan kegiatan seperti perpipaan, pembuatan embung, rehabilitasi kebun, dan persiapan desa mandiri benih.

Kemudian, untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kegiatan yang dilakukan antara lain adalah percepatan tata guna air, kota tanpa kumuh, infrastruktur sosial, pengolahan sampah, sanitasi masyarakat, dan pembangunan rumah baru secara swadaya.

Airlangga mengimbau agar program padat karya tunai diprioritaskan untuk pekerja informal atau sektor UMKM. Selain itu, pelaksanaannya juga diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. 

“Program ini diutamakan untuk pekerja informal atau sektor UKM. Program yang menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper