Bisnis.com, JAKARTA — Alur birokrasi dan panjangnya persyaratan penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dikhawatirkan justru menghabiskan waktu untuk penanganan wabah virus corona di Indonesia. Padahal, pemerintah berkejaran dengan waktu dalam menahan penyebaran COVID-19.
Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai syarat dalam beleid tersebut terlalu ketat. Dia juga mempertanyakan poin yang menyatakan kepala daerah mesti mengajukan data-data terkait kasus COVID-19 di wilayahnya.
“Kok dikatakan kepala daerah harus minta izin ke Menkes [Menteri Kesehatan], mengajukan data ini, data itu, persyaratannya ketat. Memang selama ini Kemenkes [Kementerian Kesehatan] tidak punya data? Pasti ada,” ujar Pandu kepada Bisnis, Senin (6/4/2020).
Dia meyakini pemerintah pusat sudah mengetahui seluruh informasi yang diminta dari daerah, karena penanganan wabah virus corona berada di bawah komando pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
