Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
nPetugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Penyemprotan tersebut dilakukan rutin setiap hari yang dimulai dari kawasan Medan Merdeka Barat hingga Senayan dan menghabiskan 14 ribu liter cairan disinfektan guna menekan penyebaran virus corona (COVID-19). - ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Premium

Mengejar Status PSBB dan Panjangnya Alur Birokrasi

07 April 2020 | 11:46 WIB
Pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mesti dibarengi dengan berbagai dokumen tambahan, yang sebenarnya diyakini telah dimiliki oleh pemerintah pusat. Efektifkah alur birokrasi perizinan status PSBB?

Bisnis.com, JAKARTA — Alur birokrasi dan panjangnya persyaratan penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dikhawatirkan justru menghabiskan waktu untuk penanganan wabah virus corona di Indonesia. Padahal, pemerintah berkejaran dengan waktu dalam menahan penyebaran COVID-19.

Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai syarat dalam beleid tersebut terlalu ketat. Dia juga mempertanyakan poin yang menyatakan kepala daerah mesti mengajukan data-data terkait kasus COVID-19 di wilayahnya.

“Kok dikatakan kepala daerah harus minta izin ke Menkes [Menteri Kesehatan], mengajukan data ini, data itu, persyaratannya ketat. Memang selama ini Kemenkes [Kementerian Kesehatan] tidak punya data? Pasti ada,” ujar Pandu kepada Bisnis, Senin (6/4/2020).

Dia meyakini pemerintah pusat sudah mengetahui seluruh informasi yang diminta dari daerah, karena penanganan wabah virus corona berada di bawah komando pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top