Bisnis.com, JAKARTA - Komunikasi publik yang saling bertabrakan antarpejabat pemerintahan di tengah pandemi virus corona (COVID-19) mengundang keprihatinan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani mengatakan kontradiktif ini terjadi di tingkat lokal bahkan nasional dan dipertontonkan berkali-kali ke hadapan publik.
Kontradiktif lokal, misalnya, soal kedatangan tenaga kerja asing (TKA) di Kendari Sulawesi Utara, di mana penjelasan Kapolda Sultra, Ditjen Imigrasi, Stafsus Menaker dan bahkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak sinkron satu dengan lainnya. Kemudian, terkait dengan wacana mudik di mana keterangan Jubir Presiden Fadjroel Rachman dengan Mensesneg Pratikno juga tidak sinkron.
Terakhir, soal asimilasi atau pembebasan bersyarat narapidana kasus korupsi. Ketika Menkumham Yasonna Laoly merespons sorotan anggota Komisi III DPR tentang potensi terjadinya diskriminasi terhadap napi tertentu jika asimilasi napi dimaksud tidak mencakup napi kasus korupsi.
Stafsus Presiden Dini Purwono menyampaikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Menkumham terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
"Para pejabat pemerintahan seperti sedang mempertontotankan kepada publik tentang tidak adanya koordinasi dan standar komunikasi publik di lingkungan pemerintahan," ujar Arsul dalam pesan singkat, Sabtu (4/4/2020).
Arsul meminta agar para pejabat pemerintahan kita mencontoh Singapura. Dia melihat mulai dr PM BG Lee, para menterinya sampai dengan pejabat teknisnya bicara dalam satu irama yang tidak saling bertabrakan, khususnya dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini.
PM Lee sebagai pemimpin pemerintahan bicara hal-hal yang terkait dengan kebijakan umum pemerintahannya, kemudian penjabaran lebih lanjut disampaikan oleh menteri, dan soal-soal teknis disampaikan oleh pejabat di bawah menteri.
"Sementara di kita soal sejumlah TKA China mendarat di Kendari saja kok yang bicara Menko Maritim dan Investasi, LBP," singgungnya.
PPP menilai jika Presiden Joko Widodo tidak membenahi serius komunikasi publik jajaran pemerintahannya, maka tingkat kepercayaan masyarakat semakin turun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
