Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Pertimbangkan Ganti Hari Libur Lebaran

Presiden Joko Widodo membuka wacana mengganti libur hari raya Idulfitri ke hari lainnya. Langkah ini untuk menekan angka masyarakat mudik di tengah penyebaran virus Corona.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. Biro Pers dan Media Istana
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. Biro Pers dan Media Istana

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membuka wacana mengganti libur hari raya Idulfitri ke hari lainnya. Langkah ini untuk menekan angka masyarakat mudik di tengah penyebaran virus Corona.

“Saya melihat mungkin untuk mudik dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya, mungkin bisa dibicarakan,” kata Jokowi melalui video conference di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Jokowi tak menyebutkan secara rinci perihal alternatif pengganti libur nasional tersebut. Kendati demikian, dia meminta pemerintah tetap memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut.

Dari rencana itu, Presiden juga meminta agar tiap daerah menggratiskan tempat wisata milik daerah saat hari libur pengganti. Antisipasi ini menurutnya akan memberikan ketenangan di masyarakat.

Adapun terhadap antisipasi mudik, Jokowi meminta disiapkan skenario yang komprehensif dan menyentuh seluruh aspek dan sektor. Dia meminta para menteri menyiapkan rencana itu mulai hulu sampai ke hilir.

Dia menyebut, bantuan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi akan membantu masyarakat agar tetap bertahan di kediamannya, terutama bagi warga di Ibu Kota DKI Jakarta.

“DKI juga suda sampaikan 3,6 juta orang perlu dimasukan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan oleh provinsi DKI 1,1 juta. Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan pembatasan pergerakan orang. Dia meminta agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti menjaga jarak aman.

Adapun pada tingkat akhir, menurutnya diperlukan pengawasan dan pengendalian di level provinsi hingga kelurahan. Adapun antisipasi tersebut juga dapat dilakukan di tingkat komunitas untuk mengantisipasi adanya pemudik ke luar daerah.

Data Rabu (1/4/2020), tercatat 1.677 orang terkonfirmasi positif Corona. 103 diantaranya dinyatakan sembuh dan 157 lainnya meninggal dunia. Adapun DKI Jakarta menyumbang kasus terbanyak mencapai 808 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper