Wakil Ketua DPR Tak Ingin UU Ketahanan Keluarga jadi Kontroversi

Bisnis.com, JAKARTA - RUU Ketahanan Keluarga adalah salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak seluruh fraksi di DPR dan masyarakat bersama-sama mencermati Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang segera dibahas oleh DPR dan pemerintah. Dasco mengatakan bahwa pencermatan itu diperlukan agar nantinya tidak menuai kontroversi.

"Tentunya UU Ketahanan Keluarga itu adalah usulan perseorangan, bukan usulan dari fraksi, yang nantinya akan kita sama-sama cermati," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2020) seperti dikutip Antara.

Dasco tidak menginginkan ada UU yang kemudian menjadi kontroversial karena menurut beberapa kalangan ada beberapa hal yang perlu dicermati.

Karena itu, menurut Dasco, semua pihak harus bersama-sama mencermati niat baik dari para anggota DPR RI yang mengusulkan RUU tersebut secara perseorangan.

"Ya justru karena ada beberapa kontroversi, kita akan sama-sama cermati dalam pembahasan dan sinkronisasi di Baleg (Badan Legislasi DPR) nanti," ujar Dasco.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan RUU Ketahanan Keluarga diusulkan oleh anggota DPR pada periode 2014-2019 dan masuk dalam Prolegnas 2020.

Menurut Dasco saat ini baru akan disinkronisasikan dan semua pihak harus bersama-sama mencermati dan fraksi-fraksi di DPR RI membuat Daftar Inventarisir Masalah (DIM).

"Saya tidak tahu apakah RUU Ketahanan Keluarga menjadi pesaing UU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang sempat tertunda tetapi yang pasti RUU [Ketahanan Keluarga] ini yang akan dibahas, sama-sama kita cermati," katanya.

Saat ini terdapat 50 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas, termasuk RUU Ketahanan Keluarga. Adapun daftar RUU dimaksud adalah sebagai berikut:

RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
RUU tentang Pertanahan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
RUU tentang Penyadapan
RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
RUU tentang Kefarmasian (Omnibus law)
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
RUU tentang Ketahanan Keluarga
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
RUU tentang Profesi Psikologi
RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)
RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)
RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law)
RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
RUU tentang Daerah Kepulauan
RUU tentang Bakamla