Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diprotes, Mahfud MD Minta Pahami Secara Lengkap

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta para buruh untuk memahami secara lengkap terkait omnibus law cipta lapangan kerja.
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Polhukam Mahfud MD/Bisnis-Annisa S. Rini
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Polhukam Mahfud MD/Bisnis-Annisa S. Rini

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta para buruh untuk memahami secara lengkap terkait omnibus law cipta lapangan kerja. Omnibus law ini diprotes oleh ribuan buruh di DPR.

Mahfud mengatakan omnibus law cipta lapangan kerja dimaksudkan agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia semakin terbuka lebar dengan mempermudah, menyederhanakan perizinan dan investasi.

Investasi yang dimaksud bukan hanya soal penanaman modal asing, akan tetapi juga untuk pengusaha dalam negeri. Dia menyebut investasi dari dalam negeri juga sering mengalami kendala perizinan dengan banyaknya undang-undang yang tumpang tindih.

“Makanya dibuat omnisbus law untuk mempermudah perizinan. Jadi bukan investasinya yang ditekankan, tetapi penciptaan lapangan kerjanya yang selama ini agak terhambat oleh perizinan investasi,” katanya di Kemenko Polhukam, Senin (20/1/2020).

Dia menyebut apabila para buruh menganggap aturan tersebut akan merugikan, maka dipersilakan untuk menyampaikannya di dalam pembahasan di DPR.

Selain iu, drag omnibus law cipta lapangan kerja telah diberikan oleh pemerintah kepada DPR. Anggota dewan diyakini akan membahas perihal omnibus law tersebut seusai para wakil rakyat kembali dari reses.

Adapun dirinya tak mempermasalahkan adanya demonstrasi buruh menolak omnibus law cipta lapangan kerja tersebut. Menurutnya demonstrasi tetap diizinkan selama tidak menimbulkan kerusakan dan kekerasan.

“Yang penting paham masalahnya ini adalah untuk mempermudah penciptaan lapangan kerja. Pemerintah terbuka, nanti beri masukan saja akan saya sampaikan ke wakil pemerintah di DPR. Kami koordinasi terus,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper