Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tambang Emas Ilegal : BNPB Temukan Ratusan Tenda Gurandil di Taman Nasional Halimun Salak

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menemukan ratusan tenda biru di bagian hulu Taman Nasional Halimun. Tenda tersebut menunjukkan adanya kegiatan tambang emas illegal. Kegiatan tambang emas ilegal tersebut diduga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan longsor dan banjir di kawasan sekitarnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen (TNI) Doni Monardo/ANTARA-Indrianto Eko Suwarso
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen (TNI) Doni Monardo/ANTARA-Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana menemukan ratusan tenda biru di bagian hulu Taman Nasional Halimun. Tenda tersebut menunjukkan adanya kegiatan tambang emas illegal. Kegiatan tambang emas ilegal tersebut diduga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan longsor dan banjir di kawasan sekitarnya.

Berdasar siaran pers yang diterima Bisnis, Sabtu (18/1/2020), keberadaan tenda para gurandil termonitor dari pantauan udara menggunakan helikopter.

Pemantauan dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo bersama Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wiratno, Wakapolri Gatot Eddy, didampingi Bupati Bogor Ade Yasin.

Ratusan tenda tambang emas ilegal atau gurandil itu menjamur di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

“Harus kita katakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil,” ungkap Doni Monardo.

Menjamurnya tambang ilegal tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang juga menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak.

Penggunaan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan tersebut juga mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.

Doni menjelaskan hal yang sudah terlanjur muncul ke permukaan dan menjadi bencana itu merupakan masalah permanen, oleh sebab itu solusi yang diambil juga harus permanen.

Usai melakukan pemantauan udara selama kurang lebih dua jam, Jenderal TNI bintang tiga itu bicara kepada para awak media dan dengan tegas mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah penindakan hukum dan imbauan larangan penambangan kepada masyarakat.

Dalam hal ini BNPB akan memfasilitasi pembentukan Satgas gabungan khusus yang terdiri dari personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri, yang menjadi satu kesatuan stakeholder penanggulangan bencana.

Solusi berikutnya adalah dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para warga yang menjadi penambang dengan meningkatkan mata pencahariannya.

Doni juga menegaskan BNPB tidak mau masyarakat kehilangan pekerjaan karena penutupan tambang sehingga akan memunculkan masalah baru di kemudian hari.

"Sehingga harus betul-betul diperhatikan antara nasib para gurandil dan keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Halimun Salak," ujarnya.

“Kita harus cari solusi yang tentunya tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” tambah Doni.

Sesuai arahan Presiden, solusi yang juga harus segera dilakukan adalah penanaman hutan kembali dengan jenis tumbuhan dan vegetasi yang mampu memperkuat tanah serta dapat mencegah longsor.

Adapun jenis tanaman dimaksud adalah rumput vetiver yang dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menyumbang perekonomian masyarakat.

“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bantaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan dengan vetiver dan jenis tanaman keras yang punya nilai ekonomis seperti alpukat, durian dan sebagainya,” imbuh Doni.

Dalam melaksanakan upaya reforestasi dan revitalisasi tersebut, BNPB juga akan menggandeng para ahli baik dari peneliti, komunitas, dan akademisi agar penerapannya lebih baik dan lebih terarah.

BNPB akan bertindak sebagai koordinator, sedangkan untuk daerah BNPB menunjuk bupati sebagai pemegang kewenangan daerah yang menjadi wilayah cakupan terdampak kerusakan lingkungan.

Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan kesiapannya untuk memimpin pelaksanaan penghijauan kembali wilayahnya yang rusak sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Kepala BNPB.

Dalam hal ini, Ade juga akan berfokus terlebih dahulu pada penanganan pengungsi yang masih berada di beberapa titik.

Pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk relokasi para pengungsi karena keselamatan warga juga menjadi yang utama.

Sebagai catatan jumlah pengungsi akibat bencana yang terjadi pada awal 2020 di Kabupaten Bogor hingga hari ini mencapai 17.869 jiwa, tersebar di empat kecamatan.

“Setelah persoalan relokasi warga maka kami selaku pemerintah daerah akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul,” ujar Ade.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper