Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perubahan konstitusi yang akan memberinya ruang untuk tetap berkuasa setelah meninggalkan kursi kepresidenan dan memilih perdana menteri baru setelah Dmitry Medvedev dan kabinetnya mundur kemarin.
Intinya, Putin menyarankan untuk mengurangi kekuasaan kepresidenan dan memperkuat kekuasaan perdana menteri.
Langkah dramatis itu dipandang sebagai persiapan tahun 2024 ketika Putin yang sekarang berusia 67 tahun wajib untuk meninggalkan kursi kepresidenan setelah berkuasa di Kremlin atau perdana menteri secara terus menerus sejak 1999.
Putin menominasikan Mikhail Mishustin, kepala layanan pajak yang berusia 53 tahun, sebagai perdana menteri berikutnya.
Mishustin, yang akan menghadiri sidang parlemen hari ini, merupakan teman bermain hoki es Putin, namun tidak banyak tampil di depan publik dan belum pernah disebut sebagai calon pemimpin.
Dia akan dipandang sebagai penerus potensial menyusul melemahnya kekuasaan presiden seperti halnya anggota kabinetnya. Pemerintahan baru nantinya diperkirkan akan diisi oleh wajah-wajah baru.
Para pengkritik telah lama menuduh Putin yang merupakan mantan perwira KGB merencanakan untuk tetap berkuasa setelah masa jabatannya berakhir di negara penguasa nuklir dunia itu.
Putin meminta usulannya itu dimasukkan ke dalam referendum sehingga akan memberinya pilihan untuk mengambil peran yang lebih besar sebagai perdana menteri setelah 2024 atau peran baru sebagai kepala Dewan Negara, sebuah badan resmi yang tengah direncanakannya.
Dia juga bisa menjadi ketua parlemen yang baru dan super kuat dengan memimpin Dewan Negara.
Tokoh oposisi Leonid Volkov mengatakan apa yang disusulkan Putin jelas bertujuan untuk kepentingan dirinya untuk berkuasa selamanya seperti dikutip Reuters, Kamis (16/1/2020).
“Usulan ini jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa semuanya berjalan secara eksklusif untuk mengarahkan Putin memerintah seumur hidup," tulisnya di media sosial.
Sedangkan Dmitry Gudkov, politisi oposisi lainnya mengatakan bahwa Putin yang terpilih kembali tahun lalu untuk masa jabatan keempatnya, telah membuat perencanaan untuk masa depan tahun 2024.
"Ini kudeta konstitusional yang dilegalkan," tulis Gudkov.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
