Bisnis.com, JAKARTA - Inggris, Prancis, dan Jerman kemarin secara resmi menuduh Iran melanggar ketentuan perjanjian nuklir tahun 2015, sehingga membuka jalan untuk penerapan kembali sanksi-sanksi AS yang sempat dicabut berdasarkan kesepakatan kelompok negara industri maju tersebut.
Negara Eropa tersebut menyatakan mereka bertindak untuk menghindari krisis proliferasi nuklir yng akan menambah konfrontasi di Timur Tengah. Rusia, penandatangan pakta lainnya, menyatakan tidak melihat alasan untuk memicu mekanisme tersebut dan Iran menolak langkah itu dan menyebutnya sebagai "kesalahan strategis".
Ketiga negara menyatakan masih menginginkan keberhasilan kesepakatan nuklir dengan Teheran dan tidak menginginkan "tekanan maksimum" oleh Amerika Serikat. AS meninggalkan pakta itu pada tahun 2018 dan telah menerapkan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.
Negara-negara tersebut memunculkan apa yang disebut mekanisme perselisihan dalam kesepakatan. Menjalani mekanisme itu sama dengan menuduh Iran secara resmi melanggar ketentuan perjanjian.
Menteri luar negeri Iran mengkritik langkah itu.
"Penggunaan mekanisme perselisihan tidak memiliki dasar hukum dan kesalahan strategis dari sudut pandang politik," kata Menlu Mohammad Javad Zarif seperti dikutip Reuters, Rabu (15/1).
Iran, yang menyangkal program nuklirnya bertujuan untuk membuat bom nuklir, secara bertahap telah membatalkan komitmennya di bawah kesepakatan sejak Amerika Serikat tidak konsisten dengan komitmennya.
"Kami tidak menerima argumen bahwa Iran berhak mengurangi kepatuhan terhadap perjanjian JCPoA," menurut pernyataan tiga negara Eropa itu dalam pernyataan bersama yang menyebut nama resmi perjanjian sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPoA).
“Kami atas nama tiga negara tidak mendukung penerapan tekanan maksimum terhadap Iran. Harapan kami adalah membawa Iran kembali ke kepatuhan penuh dengan komitmennya di bawah JCPoA," menurut pernyataan itu.
Iran telah lama menuduh Eropa mengingkari janji untuk melindungi ekonominya dari sanksi AS. Juru bicara kementerian luar negeri Abbas Mousavi menolak "tindakan yang sepenuhnya pasif" dari ketiga negara.
Dia mengatakan Iran akan mendukung "niat baik dan upaya konstruktif" apa pun untuk menyelamatkan perjanjian itu, tetapi akan memberikan "tanggapan serius terhadap segala tindakan destruktif."
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan mengaktifkan mekanisme itu akan membuat tidak mungkin untuk melanjutkan implementasi kesepakatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
