Bisnis.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri Bahtiar menyatakan pembahasan UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Pemda bakal menyita perhatian publik di 2020.
Menurut dia pembahasan UU tersebut bakal menjadi salah satu dinamika politik yang terjadi di 2020, selain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Dia menyatakan kemungkinan nantinya ada penyederhanaan atau semacam omnibus law regulasi bidang politik.
“Penyederhaaan regulasi di bidang politik bertujuan untuk menata sistem politik agar lebih baik dan lebih sehat”, kata Bahtiar dalam keterangan resmi, Selasa (31/12/2019).
Selain itu, Bahtiar menegaskan, tidak benar bila nantinya kondisi politik 2020 akan stagnan.
Lebih lanjut, menurut Bahtiar, pekerjaan paling besar adalah soal pendidikan politik. Pendidikan politik menurutnya melibatkan banyak faktor dan memiliki aspek yang sangat luas.
Baca Juga
Menurut dia, kesuksesan dari pendidikan politik bukan hanya dari tingkat partisipasi masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos. Kesuksesan pendidikan politik adalah apabila pemilih dapat mencoblos calon kepala daerah dengan pertimbangan objektif dan rasional.
“Dengan harapan kepala daerah yang terpilih adalah pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, leadership, dan pemimpin perubahan 5 Tahun ke depan”, pungkas Bahtiar.
