Bisnis.com, JAKARTA - Pilkada serentak 2020 dinilai menjadi tantangan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menjaga stabilitas politik.
Pengamat politik lembaga riset Sigmaphi Reno Koconegoro mengatakan stabilitas politik 2020 akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Pilkada serentak 2020 memang menjadi Pilkada serentak yang terbesar, namun risiko politiknya tidak sebesar pilkada-pilkada sebelumnya.
"Hal tersebut karena pilkada dilaksanakan pada provinsi dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar (tidak ada Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur)," jelasnya dalam acara Sigmaphi Economic and Political Outlook 2020 di Hotel Ashley Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Sedangkan untuk risiko politik di level kota, pilkada akan dilaksanakan di ibu kota provinsi seperti Medan, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Manado, Makassar, Palu, Mataram dll., maka hal itu perlu menjadi perhatian.
Selanjutnya untuk pilkada di kabupaten, Reno mengungkapkan jika terdapat 20 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang melaksanakan pilkada. "Itu perlu mendapat perhatian khusus mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu," katanya melalui keterangan tertulis.
Terkait dengan personalia yang masuk ke dalam kabinet, Reno menjelaskan jika stabilitas politik serta keamanan relatif akan lebih terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya beberapa sosok penting purnawirawan TNI dan POLRI ke dalam kabinet.
Adapun mengenai risiko politik 2020, Reno menyoroti soliditas koalisi parpol pendukung pemerintah. Selain itu, soliditas koalisi parpol pendukung pemerintah di DPR.
Sementara pada tahun mendatang merupakan momen bagi para tokoh baru muncul untuk bertarung di 2024. Para tokoh akan memperebutkan perhatian publik, sehingga bakal memengaruhi kondisi 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
