Bisnis.com, JAKARTA – Aksi protes besar-besaran yang telah memukul Hong Kong selama sekitar enam bulan terakhir memuncak pada Minggu (8/12/2019).
Ratusan ribu demonstran membanjiri jalan-jalan utama di pusat kota. Banyak dari para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Amerika Serikat (AS), menyanyikan 'lagu kebangsaan' baru Glory to Hong Kong, dan meneriakkan lima tuntutan mereka.
Aksi protes ini pada umumnya berlangsung damai sepanjang Minggu sore waktu setempat. Namun pada malam hari, ketegangan muncul antara polisi anti huru hara dan sejumlah demonstran radikal. Beberapa pengunjuk rasa juga menyerukan rencana untuk melancarkan aksi pada Senin (9/12/2019) pagi.
Demonstrasi ini adalah yang pertama kali diselenggarakan oleh Front Hak Asasi Manusia Sipil dan mendapatkan izin dari kepolisian. Oleh karenanya, banyak warga Hong Kong yang biasanya tidak ingin mengambil risiko tampak bergabung turun ke jalan-jalan.
Menurut pihak penyelenggara, ada sekitar 800.000 orang mengikuti demonstrasi tersebut. Aksi unjuk rasa ini mengikuti kemenangan kubu pro-demokrasi dalam pemilihan umum distrik yang digelar bulan lalu.
“Satu lagi aksi menakjubkan ditunjukkan oleh kekuatan politik warga Hong Kong,” ujar Claudia Mo, seorang anggota parlemen pro-demokrasi yang bergabung dalam unjuk rasa itu pada Minggu (8/12/2019), seperti dilansir melalui Bloomberg.
“Sudah jelas kini perjuangan Hong Kong akan berlanjut. Pergerakan ini mungkin akan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang,” tambahnya.
Carrie Lam, pemimpin Hong Kong yang didukung oleh Presiden China Xi Jinping, telah menolak untuk menyerah pada kelima tuntutan para demonstran, termasuk penyelidikan independen terhadap tindak kekerasan polisi dan kebebasan untuk memilih pemimpin kota ini.
“Jika Carrie Lam atau rezim Beijing terus mengabaikan protes itu, warga Hong Kong akan terus melawan pemerintah baik dengan cara damai maupun tidak begitu damai,” tutur Fernando Cheung, anggota parlemen lainnya.
Dimulai pada Juni, aksi demonstrasi di Hong Kong yang berangkat dari penolakan atas rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi ke China daratan telah meluas untuk memperjuangkan demokrasi di wilayah yang dikendalikan China ini. Aksi protes terus berlanjut meskipun menyeret ekonomi Hong Kong memasuki resesi.
Para pengunjuk rasa berupaya menekan pemerintah dengan kombinasi protes damai, seperti yang dilakukan pada Minggu sore, dan aksi lebih keras seperti melumpuhkan jaringan transportasi, mengganggu bisnis yang terkait dengan China daratan, dan menduduki kampus-kampus.
Sejauh ini, kepolisian setempat telah melakukan lebih dari 6.000 penangkapan. Di sisi lain, para penegak hukum juga menerima kecaman karena upayanya untuk membendung demonstrasi.
Pada Minggu, para pengunjuk rasa bertekad untuk terus memperjuangkan demokrasi di wilayah itu hingga tahun 2020, ketika Hong Kong dijadwalkan mengadakan pemilihan umum untuk Dewan Legislatif.
“Demonstrasi pada Minggu (/12/20190 menunjukkan bahwa pemerintah akan 'bermimpi' jika mereka percaya protes ini akan mereda pada awal tahun depan, terutama dengan liburan Natal dan Tahun Baru China yang akan datang,” ujar Alvin Yeung, seorang anggota parlemen yang pro-demokrasi.
“Warga masih sangat ingin berjuang untuk apa yang telah mereka perjuangkan. Ini belum berakhir, masih jauh dari kata berakhir,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
