Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia-Australia Jajaki Kerja Sama Pengiriman Pasukan Perdamaian PBB

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi serta Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds membahas rencana kerja sama tersebut.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). /Antara
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). /Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dan Australia menjajaki rencana pengiriman bersama pasukan penjaga perdamaian untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau co-deployment.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi serta Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds membahas rencana kerja sama tersebut dalam 'The 6th Foreign and Defence Ministers 2+2 Meeting', di Nusa Dua, Bali, Jumat, (6/12/2019).

"Kami juga akan membahas kemungkinan untuk pertama kalinya melaksanakan co-deployment dalam peacekeeping operation untuk PBB. Ini mungkin sesuatu yang baru akan kami rintis. Mudah-mudahan kami akan mencapai hal itu," ujar Menhan Prabowo Subianto dalam video pernyataan pers bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (6/12/2019).

Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds menyebut bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperdalam kerja sama kedua negara di bidang perdamaian, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan keamanan maritim.

Reynolds mengatakan kerja sama co-deployment akan menjadi babak baru yang sangat menarik dari hubungan pertahanan Indonesia dan Australia.

"Indonesia merupakan 10 besar kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB. Australia sangat menghargai pengalaman luas Indonesia dalam bidang ini," katanya.

Selain itu, kedua negara juga membahas kerja sama di bidang maritim, yakni pertukaran intelijen khususnya untuk menghadapi ilegal fishing dan kejahatan transnasional di perairan Indonesia.

Dalam bidang keamanaan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kedua berkomitmen untuk menghormati dan mengimplementasikan Lombok Treaty. Saat ini kedua negara sedang menyelesaikan Plan of Action sebagai tindak lanjut dari Strategic Comprehensive Partnership yang telah disepakati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper