Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Munas Golkar 2019, Politisi Golkar: Mustahil Dapat Dukungan Tanpa Uang

Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengeluhkan syarat 30 persen dukungan dalam pencalonan ketua umum Golkar. Agun mengatakan, syarat itu memberatkan jika ditetapkan melalui surat dukungan.
Anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa (kiri), mantan Ketua Fraksi Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsan (tengah), dan mantan anggota DPR Taufik Effendi (kanan) bersiap memberikan kesaksian saat sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/2).
Anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa (kiri), mantan Ketua Fraksi Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsan (tengah), dan mantan anggota DPR Taufik Effendi (kanan) bersiap memberikan kesaksian saat sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/2).

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengeluhkan syarat 30 persen dukungan dalam pencalonan ketua umum Golkar. Agun mengatakan, syarat itu memberatkan jika ditetapkan melalui surat dukungan.

Agun mengatakan mustahil ia bisa mengumpulkan dukungan tertulis. Di sisa waktu yang sangat mepet menjelang munas, kata dia, mustahil dukungan itu diperoleh tanpa uang.

"Persyaratan 30 persen itu adalah batu sandungan bagi saya. Karena syarat dengan tertulis tidak mungkin pada posisi hari ini dukungan itu, mohon maaf ya, gratisan," kata Agun seusai mengembalikan formulir pendaftaran di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

Agun mengatakan 30 persen dukungan itu seharusnya diberikan secara tertutup melalui bilik suara. Dia mengatakan cara serupa pernah dilakukan di Munas Golkar di Bali pada 2016.

Airlangga Hartarto, kata Agun, juga termasuk kandidat yang menginginkan syarat pencalonan secara tertutup itu. Agun juga menyebut Airlangga kala itu menyerukan agar Munas Golkar berlangsung demokratis dan tak ada halang-menghalangi siapa pun untuk maju.

Saat ini, justru kubu Airlangga yang getol mendorong agar dukungan pencalonan diberikan melalui surat dukungan secara tertulis.

 "Jangan bicara jadi capres, kalau mau jadi ketua umum saja sudah menggunakan cara yang tidak fair," kata mantan Ketua Fraksi Golkar MPR ini.

Agun mengaku yakin dia bisa berkompetisi dengan para calon lain jika pemilihan dilakukan secara demokratis. "Saya berkeyakinan saya masih mampu mengimbangi suara-suara (calon) itu, kalau dilakukan langsung, umum, bebas, rahasia dan adil," kata dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : JIBI
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.Co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper