Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Pasangan peserta nikah massal berjalan keluar dari Kantor Urusan Agama (KUA) usai mengikuti acara Nikah Massal Warga Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Selasa (29/10/2019). - ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Premium

Mengukur Kelayakan Nikah dengan Sertifikat

29 November 2019 | 10:16 WIB
Wacana kehadiran sertifikasi perkawinan didukung oleh upaya mencegah pernikahan dini, kesadaran kesehatan reproduksi, dan kesiapan mental. Akankah kebijakan ini efektif?

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana terkait sertifikasi perkawinan santer terdengar sejak November 2019. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menyatakan pembekalan pranikah menjadi syarat bagi calon pasangan yang ingin menikah.

Gagasan itu menuai pro kontra dan bahkan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apalagi, disebutkan bahwa aturan baru itu akan mulai diimplementasikan mulai 2020.

Sertifikasi menjadi syarat pernikahan dan calon pasangan tidak diperbolehkan menikah kalau belum lulus.

Wacana tersebut dikhawatirkan membuat persiapan menuju pernikahan makin ribet. Dengan kata lain, untuk menikah tidak cukup hanya cinta, tapi butuh restu orang tua serta restu negara. Benarkah demikian?

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Ghafur Akbar Dharmaputra mengatakan gagasan tersebut masih dalam tahap persiapan dan pematangan.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top