Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Pengendara melintas di samping Alat Peraga Kampanye (APK) di kawasan Pomad, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3/2019). - ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Premium

Pilkada Langsung : Antara Biaya Politik dan Demokrasi

28 November 2019 | 09:33 WIB
Wacana berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menuai kontroversi. Di satu sisi, anggaran dan biaya politik menjadi beban. Di sisi lain, demokrasi menjadi harga mati.

Bisnis.com, JAKARTA – Sudah hampir 15 tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung. Rakyat di tiap daerah diberikan hak untuk memilih langsung kepala daerahnya di tingkat kota/kabupaten hingga provinsi.

Banyak tokoh-tokoh daerah yang akhirnya mencuat ke kancah nasional dari panggung kontestasi Pilkada langsung. Sebut saja Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Presiden Joko Widodo.

Nama Ahok bersinar setelah memenangkan Pilkada di Kabupaten Belitung Timur, sedangkan Jokowi mencuat saat menjadi Wali Kota Solo. Keduanya kemudian menjadi pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan menang.

Dua tahun menjabat, Jokowi pun didapuk PDI Perjuangan (PDIP) menjadi calon presiden (capres). Dia pun berhasil menang dan menjadi presiden sampai dua periode.

Warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di TPS 3 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (19/4)./ANTARA FOTO-Wahyu Putro A

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top