Kabar24.com, JAKARTA — Pekan lalu, Istana kehadiran anggota baru. Mereka adalah para staf khusus yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk membantu menjalankan sejumlah tugas-tugas khusus yang perlu disampaikan kepada publik.
Ada 7 orang staf khusus dari kalangan generasi muda dan kelompok milenial yakni Putri Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru), Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan Sabang Merauke), Angkie Yudistia - Pendiri Thisable Enterprise (Kader PKPI, difabel tuna rungu), Billy Mambrasar (Pemuda asal Papua, penerima beasiswa kuliah di Oxford), Aminuddin Maruf (Aktivis Kepemudaan Mahasiswa, mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII)), dan Andri Taufan Garuda (CEO Amartha).
Khusus Angkie Yudistia, Presiden Jokowi memberikan tugas khusus sebagai juru bicara Presiden bidang Sosial.
.jpg)
Para staf khusus itu akan bahu membahu bersama sejumlah nama lain seperti Fadjroel Rachman yang ditunjuk sebagai Juru bicara Presiden, lalu ada pula Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, serta wajah baru seperti Dini Santi Purwono, dan Arif Budimanta.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Senin (25/11/2019) juga mengumumkan delapan staf khusus yakni Muhammad Nat'sir (mantan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi); Satya Arinanto (Guru besar tata negara di Universitas Indonesia); Sukriansyah S Latief (mantan Staf Khusus Menteri Pertanian); Lukmanul Hakim (Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia); Imam Aziz; Robikin Emhas (Pengurus PB Nahhdlatul Ulama); Masykuri Abdillah (guru besar UIN Jakarta); dan Masduki Baidlowi yang ditunjuk sebagai Juru bicara Wapres.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, satu per satu sejumlah posisi di lingkungan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah terisi.
Jika melihat pengalaman periode 2014—2019, terdapat sejumlah kelembagaan di lingkungan Istana. Ada yang didirkan sebagai bagian dari memenuhi konstitusi, ada pula yang didirikan dengan penugasan tertentu.
Selain jabatan staf khusus, Presiden memiliki Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
Pada 5 tahun lalu, kelembagaan Watimpres itu dipimpin oleh ekonom senior Sri Adiningsih yang saat ini menjabat sebagai founder Institute for Social, Economic, and Digital (ISED) yang baru diluncurkan pada 20 November 2019.
Periode lalu, Watimpres terdiri dari delapan anggota. Salah satu anggota Watimpres periode lalu yakni Suharso Monoarfa saat ini ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Anggota Watimpres terdiri dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari akademisi, pensiunan militer, pengusaha, hingga politisi.
Dikutip dari situs resmi Watimpres, tugas dari lembaga pemerintah itu adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara dan berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Dengan kata lain, masih ada kemungkinan Istana tengah menyiapkan sejumlah nama yang akan mengisi jabatan sebagai Watimpres.
.jpg)
Posisi lain yang pada periode lalu juga berdiri di samping Presiden Jokowi adalah Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Lembaga think thank pemerintah itu juga diisi oleh tokoh dari berbagai latar belakang disiplin, terutama politisi dan pengusaha.
Periode 5 tahun lalu, KEIN diketuai oleh Sutrisno Bachir mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Wakil Ketua yakni Arif Budimanta yang saat ini menjadi Staf Khusus Presiden.
KEIN dibentuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Karena masa jabatan anggota KEIN sejalan periode pemerintahan, keanggotaan pada periode 5 tahun lalu sudah berakhir.
Dengan demikian, kelembagaan KEIN periode 5 tahun mendatang memang masih di tangan Presiden Jokowi, apakah akan dilanjutkan atau ditiadakan.
Satu lembaga lain yang didirikan pada periode lalu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dewan Pengarah BPIP dipimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI.
Anggota BPIP juga berasal dari berbagai latar belakang, seperti mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Mahfud MD yang kini memperkuat tim kabinet Jokowi-Ma'ruf sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
BPIP didirikan sebagai upaya mengimplementasikan nilai luhur dari Pancasilan sebagai dasar negara.
Dengan masa kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang baru berjalan 1 bulan, penataan kelembagaan tentu saja masih dilakukan. Pos Watimpres rasa-rasanya tidak akan diabaikan karena kelembagaan itu memang diperlukan sesuai amanat undang-undang.
Adapun kelembagaan KEIN dan BPIP mungkin masih perlu menjadi pertimbangan, karena pemerintahan saat ini sudah dikelilingi sejumlah tim besar yang siap sedia memberikan masukan kapan saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
