Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PKS Khawatir Pilkada Lewat DPRD Bikin Oligarki Makin Berkuasa

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) mesti dipilih secara langsung. Dia khawatir sistem oligarki kekuasaan semakin kuat bila pilkada dilakukan melalui DPRD.
Sekjen PKS Mustafa Kamal, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menyampaikan konferensi pers usai pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Selasa (19/11/2019)/Bisnis-Denis Riantiza M
Sekjen PKS Mustafa Kamal, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menyampaikan konferensi pers usai pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Selasa (19/11/2019)/Bisnis-Denis Riantiza M

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) mesti dipilih secara langsung. Dia khawatir sistem oligarki kekuasaan semakin kuat bila pilkada dilakukan melalui DPRD.

"Kalau pilkada dilakukan oleh DPRD maka kemungkinan oligarki berkuasa itu luar biasa karena ruang eksploitasinya semakin menyempit, semakin memudahkan mereka mengelola oligarki," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Dia mencontohkan, bila jumlah anggota DPRD suatu daerah hanya 50 orang maka bisa dengan mudah dikuasai oligarki. Oleh karena itu, PKS berpendapat pilkada langsung masih lebih baik.

"Bayangkan kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementara kalau itu dibuka sebagai pilkada langsung, mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik seperti itu," ujarnya.

Selain itu, dia juga menilai jika pilkada melalui DPRD, kesempatan orang-orang yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk masuk ke dalam sirkulasi kekuasaan akan semakin kecil.

"Tetapi kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk di dalam sirkulasi kekuasaan," katanya.

"Jadi kami memandang, pemilihan langsung masih lebih baik. Bahwa ada masalah selama ini tentu itu menjadi PR kita bersama," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan perlu ada kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan pilkada langsung.

Dia mengatakan bahwa semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, perlu dilakukan evaluasi setelah beberapa lama berlaku.

"Bisa saja temuannya nanti [menyatakan] bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung terus dilanjutkan, kita otomatis why not [kenapa tidak], ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan," jelasnya.

Tito mengatakan bahwa Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada langsung, tidak langsung, atau asimetris. Namun, ujarnya, diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper