Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan sejumlah program untuk mengurangi volume sampah di ibu kota, mulai dari penguatan teknologi, infrastruktur, manajemen pengelolaan sampah, dan pelibatan peran aktif masyarakat.
Dalam hal pelibatan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan program bernama Samtama. Program ini merupakan gerakan masyarakat untuk mengurangi dan mengolah sampah sejak dari hulu atau dari rumah tangga.
Pada tahap awal, sebanyak 22 RW menjadi pelopornya. Nantinya, gerakan ini akan direplikasi ke seluruh RW se-Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan program Samtama tak lain adalah upaya menangani sampah sejak dari hulu.
Menurutnya, dengan melibatkan masyarakat, Pemerintah DKI Jakarta mengharapkan tumbuhnya kesadaran bersama dan pada akhirnya bisa menekan volume sampah yang merusak lingkungan.
“Di Jakarta ada 2.927 RW. Untuk awal, Samtama hanya terdapat 22 RW. Jumlahnya masih kecil, tapi jangan remehkan jumlah yang kecil. Jumlah yang berkumpul di sini adalah yang pertama untuk memulai gerakan baru untuk mengelola sampah di Ibukota,” kata Anies.
Dia menilai, pengelolaan sampah memerlukan perubahan pola pikir masyarakat yang memandang kota bukan hanya sekadar terlihat bersih dan rapi dengan mengirimkan sampahnya ke TPST Bantargebang, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.
“Kita harus memulai kegiatan pengurangan sampah dengan aktifitas 3R [reduce atau kurangi, reuse atau menggunakan ulang, dan recycle atau daur ulang],” ujarnya.
Pegelolaan sampah dimulai sejak dari selesai digunakannya suatu barang, lalu muncul residu atau sisa. Sisa tersebut biasa disebut sampah.
Padahal, sisa dari suatu kegiatan merupakan material bagi kegiatan berikutnya. “Karena kita tidak mengolahnya, maka kita sebut itu sampah,” katanya.
Anies melanjutkan, salah satu ciri masyarakat modern adalah memiliki budaya memilah sampah. Pemilahan merupakan tahap penting dalam mengolah residu, sehingga dapat dimanfaatkan kembali.
Sampah organik yang terpilah dapat diolah menjadi kompos menggunakan lubang biopori ataupun komposter. Sampah Anorganik yang terpilah dapat ditampung melalui bank sampah untuk selanjutnya di-recycle di industri daur ulang.
“Di kota-kota maju dunia, kita akan menemukan bagaimana seluruh masyarakat mengurus sampahnya. Sampah bukan saja diurus oleh pemerintah, karena yang menghasilkan sampah kita semua,” ucapnya.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sedang menjalankan peran city 4.0 dengan menyediakan platform bagi warga agar bisa berperan membangun kota dan bergerak bersama.
“Dinas Lingkungan Hidup bersama Tim Penggerak PKK membuat platform pengelolaan sampah dengan sebutan Samtama atau Sampah Tanggung Jawab Bersama ini,” kata Andono.
Kegiatan Samtama terbagi menjadi dua bagian, yaitu Laskar Samtama dan Kampung Samtama. Kampung Samtama diisi oleh warga RW setempat yang memiliki inisiatif untuk memperbaiki pengelolaan sampah di kampungnya. Kampung Samtama tersebut juga telah menjaring 330 relawan di 22 RW.
Sementara itu, Laskar Samtama telah diseleksi sebanyak 209 dari 429 orang yang mendaftar untuk menjadi relawan. Ke 209 orang itu terdiri dari 185 relawan umum, dan 24 relawan dokumentasi.
Relawan Laskar Samtama berasal dari beragam profesi, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai swasta, guru, seniman, bahkan ada ASN Pemerintah DKI Jakarta.
Relawan Laskar Samtama akan diajak ke TPST Bantargebang untuk melihat pengolahan sampah secara langsung, sekaligus mengikuti sesi edukasi mengenai pengelolaan sampah.
Kegiatan Samtama juga melibatkan komunitas yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah.
“Kami bersyukur di Jakarta banyak orang baik yang ingin bergerak bersama untuk membenahi Jakarta melalui kerelawanan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah DKI Jakarta juga memperkuat infrastruktur serta menjalankan manajemen pengelolaan sampah agar optimal. Berikut beberapa langkah taktis pengikisan volume sampah:
- Pengoptimalan 17 TPS3R Eksisting Intervensi Teknologi & Operator
- Peningkatan 68 Depo (dengan luasan lebih dari 200m2) menjadi TPS3R dengan Intervensi Teknologi
- Mewajibkan Kawasan Mandiri mengolah sampahnya dengan jumlah pengurangan 2.140 ton/hari
- Rumah Kompos 1 per Kelurahan : Intervensi alat komposting kapasitas pengelolaan 5 - 10 Ton/5 hari
- Percepatan pembuatan regulasi yang mendukung
- Pemisahan Lembaga
- Regulator : Dinas Lingkungan Hidup
- Operator : UPT Pengelolaan Sampah
- Pembentukkan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) kombinasi dengan Bank Sampah
- Mendorong 1 Kelurahan 1 Pengusaha Pengelola Sampah
- Memberi insentif kepada masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah (LPS) setiap mampu mengurangi tonase sampah berupa Sarana, Prasarana, Modal Pengelolaan Sampah (Mengalihkan pendanaan Pengembangan Kapasitas Bank Sampah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
