Bisnis.com, JAKARTA - Para hakim konstitusi harus selalu berpijak untuk melayani, melindungi, dan mensejahterakan rakyat dalam setiap keputusan yang dihasilkan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan saat ini dan ke depan penegakan hingga penerjemahan hak warga negara untuk para hakim konstitusi terbentang luar biasa hebat. Untuk itu para hakim sebagai penerjemah hukum dituntut untuk lebih siap dan sigap.
"Hukum harus ditegakkan dengan tegap. Untuk itu, ide dan gagasan besar di tengah perkembangan yang cepat sungguh dibutuhkan. Bukan untuk apa-apa, semuanya dilakukan hanya untuk menegaskan kembali tugas paling utama institusi negara, yakni melayani, melindungi, dan mensejahterakan rakyat," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis pada pembukaan Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi yang Ke-3 di Nusa Dua, Bali, Senin (4/11/2019).
Ma'ruf yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia non aktif itu menyebutkan ke depan tantangan bernegara akan makin kompleks. Arus informasi dan perubahan yang sangat cepat membuat warga bangsa memperkuat hak-hak yang dimiliki.
"Terutama pada hak sosial dan ekonominya. Sangat mungkin, makna dan tafsiran hak sosial dan ekonomi semakin berkembang dan meluas. Yang sekarang belum kita sadari sebagai sebuah hak, bukan tidak mungkin itu akan menjadi hak yang kemudian dituntut oleh warga negara untuk dipenuhi oleh negara. Untuk itu hukum dituntut harus siap dan sigap mengatasi tantangan tersebut," katanya.
Lebih jauh Ma'ruf mengatakan bahwa merupakan tanggung jawab negara untuk memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Tidak hanya dalam bentuk obligation of result, akan tetapi sekaligus dalam bentuk obligation of conduct.
"Artinya, ketika negara merancang suatu kebijakan, maka harus sudah menimbang aspek konstitusionalitas dan aspek hasilnya; apakah dengan adanya kebijakan tersebut akan dapat secara optimal memberikan perlindungan terhadap hak warga negara," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
