Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Sumsel dari Jabatan Kordiv

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan seorang anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatra Selatan dari jabatan koordinator divisi.
Ilustrasi-Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memasang spanduk Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjelang hari pencoblosan pilkada serentak 2018./Bisnis.com-Samdysara Saragih
Ilustrasi-Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memasang spanduk Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjelang hari pencoblosan pilkada serentak 2018./Bisnis.com-Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan seorang anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatra Selatan dari jabatan koordinator divisi.

Putusan tersebut dibacakan di Ruang Sidang DKPP dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 19 perkara.

Anggota Bawaslu Sumsel bernama Junaidi mendapatkan dua sanksi dari DKPP, yaitu Peringatan Keras dan Diberhentikan dari Jabatannya sebagai Koordinator Divisi (Kordiv).

"Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Junaidi dan Pemberhentian dari Jabatan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi," kata Ketua majelis Harjono dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2019).

Selain itu, dalam sidang yang sama DKPP memberikan sanksi kepada sejumlah penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sebanyak 7 penyelenggara Pemilu mendapat sanksi Peringatan Keras dan 13 penyelenggara Pemilu mendapat sanksi Peringatan.

Tujuh penyelenggara Pemilu yang diberi sanksi Peringatan Keras terdiri dari lima Anggota KPU Kabupaten Bungo (Teradu pada nomor perkara 149-PKE-DKPP/VI/2019) dan dua Anggota Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan (Teradu pada nomor perkara 228-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 229-PKE-DKPP/VIII/2019).

Peringatan Keras juga diberikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Iin Irwanto. Sedangkan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel yang menjadi Teradu pada perkara yang sama mendapat sanksi Peringatan.

Selain itu DKPP memulihkan nama baik atau merehabilitasi 78 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 12 perkara dugaan pelanggaran KEPP.

Para penyelenggara Pemilu tersebut berasal dari KPU dan Bawaslu provinsi, kabupaten/kota.

Total jumlah penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu dalam perkara yang putusannya dibacakan hari ini berjumlah 98 orang, terdiri atas 62 jajaran KPU dan 36 jajaran Bawaslu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Reni Lestari
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper