Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gerindra di Persimpangan Jalan, PKS Pastikan Oposisi

Partai Geridra belum memutusukan apakah akan masuk kabinet atau tidak alias di persimpangan jalan, sementara PKS memastikan diri berada di luar pemerintaha meski sendirian dengan alasan patuh terhadap etika politik.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Fraksi DPR PKS Jazuli Juwaini./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Fraksi DPR PKS Jazuli Juwaini./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA—Partai Geridra belum memutusukan apakah akan masuk kabinet atau tidak alias di persimpangan jalan, sementara PKS memastikan diri berada di luar pemerintaha meski sendirian dengan alasan patuh terhadap etika politik.

Dahniel Azhar Simanjuntak, Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengatakan tidak benar kalau pertemuan Prabowo dengan para Ketua Umum partai koalisi sebagai agenda lobi-lobi politik untuk masuk ke pemerintah Jokowi.

Menurutnya, sampai saat ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan sikap, begitu pula dengan Pak Jokowi.

“Belum ada statement terang dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo dari awal mengatakan kami siap jadi oposisi atau bahasa kami mitra kiritis, atau kami siap jadi mitra pemerintah," kata Dahniel kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Kendati demikian, jika Jokowi mempercayai untuk membantu pemerintahannya selama lima tahun ke depan maka Gerindra siap.
Sementara itu, PKS memilih tetap berada di luar pemerintahan karena ingin memberi contoh berpolitik secara sehat.

"PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat, PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Ma"ruf Amin," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini.

Jazuli menyampaikan hal itu menanggapu pertemuan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Jazuli menyatakan sikap PKS itu dilakukan semata-mata ingin menghormati semua partai yang sudah "berkeringat" memenangkan pasangan Jokowi-Ma"ruf Amin dalam Pilpres 2019 lalu.

Lebih dari itu, Jazilul menyatakan PKS ingin memaksimalkan peranan dalam mengawasi pelbagai kebijakan pemerintah melalui parlemen. Apalagi PKS sendiri sudah berada di pemerintahan karena banyak kader yang menjadi kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper