Bisnis.com, JAKARTA - Dua wilayah di Provinsi Maluku memperpanjang status masa tanggap darurat pascagempa 6,5 Skala Richter Maluku pada 26 September 2019 lalu. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Seram Bagian Barat (SBB).
Perperpanjangan status masa tanggap darurat berlaku selama 7 hari, terhitung 10 Oktober hingga 16 Oktober 2019. Hal ini berbeda dengan sejumlah wilayah lain, sepertu Kota Ambon yang mengakhiri masa tanggap darurat pada Rabu lalu (9/10).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Agus Wibowo mengatakan perpanjangan karena kondisi para penyintas masih membutuhkan penanganan darurat pascagempa.
"Melihat kondisi lapangan, kebutuhan pengungsi di antaranya kebutuhan dasar, sanitasi, fasilitas air bersih MCK portabel, petugas dan dapur umum, petugas medis, dapur darurat dan upaya psikososial," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2019).
Sampai saat ini (10/10) BNPB terus melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Malteng, SBB dan Pemerintah Kota Ambon. Di samping itu BNPB memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi perhatian utama, pendampingan psikososial juga penting untuk dilakukan.
Terkait dengan psikososial, beragam aktivitas yang diberikan seperti edukasi tentang ancaman bencana yang ada di Indonesia. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Maluku dalam menghadapi bencana gempa susulan.
Data BPBD Provinsi Maluku per 9 Oktober 2019 sebanyak 39 jiwa meninggal, 1.578 luka-luka dan 170.900 jiwa mengungsi dari tiga daerah yang terdampak, antara lain Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dampak kerusakan ada sebanyak 6.355 unit total rumah rusak yang terdiri dari 1.273 unit rusak berat, 1.837 unit rusak sedang dan 3.245 unit rusak ringan disertai dengan 512 fasilitas umum dan sosial.
Terkait persiapan pemulihan pascagempa pemerintah telah menggulirkan sejumlah dana. Stimulan untuk rumah rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Kondisi rumah rusak harus diverifikasi oleh tim kabupaten dan kota serta diverifikasi oleh tim provinsi dan Kementerian PUPR.
Selain itu, rumah atau bangunan yang berisiko tinggi terjadi bencana harus direlokasi ke wilayah yang lebih aman karena hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Spesifikasi rumah seperti ukuran, tipe, bahan, serta siapa yang berhak mendapatkan, dibentuk tim bersama Kemen PUPR. Selanjutnya, pemerintah menetapkan untuk rumah pada daerah bencana harus dibuat dengan model rumah _bakancing_ (berkancing). Rumah model ini merupakan bentuk kearifan masyakarat setempat, dulu mereka menjadikan rumah tersebut sebagai bangunan pertahanan menghadapi gempa bumi. Dinding rumah ini terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi semen. Bahan untuk pembangunan rumah didominasi bahan kayu.***
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
