Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang masif pada 2015, Kabupaten Siak, Riau bebenah melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang Januari hingga Agustus 2019 luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 328.724 hektar.
Riau masih menjadi kawasan terparah yang mengalami Karhutla, dengan area terbakar mencapai 50.730 hektare, jumlah titik panas mencapai sekitar 8.168 titik, dan 72 persen di antaranya terjadi di areal lahan gambut.
Kabupaten Siak, seperti halnya beberapa kawasan lain di Provinsi Riau, masih terkena rembetan karhutla 2019. Walaupun begitu, jumlah titik panas di Siak tahun 2019 ini mencapai hanya 493 titik, terendah di Provinsi Riau yaitu hanya sekitar 6 persen.
Bupati Siak Alferdi mengungkap bahwa rendahnya persentase titik api merupakan salah satu hasil dari upaya pencegahan karhutla yang telah diupayakan sejak 2015.
Sebagai kabupaten dengan lahan gambut terbesar di Pulau Sumatra (57 persen luas kawasannya berupa lahan gambut, mencapai area seluas 479.485 ha) Siak telah mendorong upaya pemanfaatan lahan yang terjaga.
Upaya-upaya tersebut bukan hanya kerja pemerintah daerah, melainkan melibatkan masyarakat, mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat sipil, juga pihak swasta. Upaya tersebut yang dipayungi oleh Peraturan Bupati No 22/2018 mengenai Inisiatif Siak Hijau.
Peraturan Siak Hijau ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Siak, masyarakat, juga pihak swasta dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
"Termasuk kami sudah tidak mengizinkan penebangan kayu alam dan tidak lagi memberikan izin pembukaan konsesi lahan perkebunan sawit. Saat ini kami sedang mengembangkan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), intesifikasi komoditas pertanian di lahan gambut seperti Sagu, Kayu Mahang, juga Aren,” ungkap Alferdi dalam diskusi yang digelar Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Pembuatan Peta jalan Kabupaten Siak Hijau ini telah dimulai sejak 2016, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Saudagho Siak. Termasuk di dalam peta jalan itu analisa tentang apa saja penyebab karhutla serta meninjau dan mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mencegah dan mengatasi karhutla.
Selain itu pemerintah daerah menggandeng pihak swasta dan pengusaha kecil dalam menerapkan Good Agriculture Practice (GAP) untuk pengelolaan kebun sawit yang berkelanjutan pada 2017.
Perwakilan dari koalisi mitra pembangunan Saudagho Siak Susanto Kurniawan menyampaikan pentingnya upaya pencegahan karhutla melalui regulasi pemerintah daerah sebagai pedoman.
“Peraturan Bupati No 22/2018 adalah acuan bersama bagi siapa pun dalam pembangunan berkelanjutan di kabupaten Siak bersama sektor privat dan organisasi masyarakat yang bekerja bersama," ungkap Santo.
Beberapa langkah konkret yang telah dikerjakan yakni mendorong tata kelola hutan dan lahan gambut, mendorong perhutanan sosial, membangun demplot-demplot tanaman yang ramah gambut. Selain itu, mendorong pengembangan inisiatif masyarakat seperti ekowisata.
Menurut Santo, kini pekerjaan rumah yang masih perlu diperbaiki adalah penegakan hukum terhadap lahan sawit ilegal yang berpotensi sengaja mengeringkan lahan gambut di Siak, serta meningkatkan pencegahan karhutla.
Pemetaan Jadi Kunci
Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead mengapresiasi Siak Hijau dan upaya pengembangan daerah TORA sebagai salah satu upaya mencegah karhutla, terutama di lahan gambut.
"Kunci pencegahan kebakaran lahan gambut adalah memastikan lahan-lahan TORA itu tetap produktif, karena bila memberikan manfaat ekonomi, otomatis masyarakat akan tetap menjaga lahan dan memahami pentingnya pertanian dan perkebuman di lahan gambut tanpa mengeringkan lahan gambut,” jelas Nazir.
Di sisi lain Nazir menemukan bahwa masyarakat yang telah bekerja mengelola lahan gambut prioritas pun masih "kecolongan'. Sekitar 5.800 hektare lahan terbakar dari ratusan ribu hektare lahan se-Indonesia.
Oleh sebab itu, menurut Nazir, hal terpenting adalah adanya pendampingan dari pemerintah dan para ahli. Terutama, lanjutnya, dalam manajemen tata kelola air yang baik lewat pembangunan sekat kanal agar lahan tetap lembab.
Di samping itu, pihaknya akan terus memutakhirkan peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan metodologi terbaru. Nazir mengakui bahwa hingga kini masih ada kendala mencari titik temu metodologi menambah akurasi peta KHG bersama Badan Informasi Geospasial.
"Dengan pemetaan KHG yang lebih baik diharapkan pemerintah bisa merekomendasikan spesifikasi tata kelola air di lahan gambut yang sesuai di tiap lokasi. Inilah yang nanti akan membantu pendampingan ke masyarakat. Bahkan, bukan hanya masyarakat, perusahaan pun banyak yang sebenarnya belum optimal dan harus didampingi karena mereka memang kebanyakan ahli pertanian, sosial, atau kehutanan, bukan ahli gambut," jelasnya.
Hingga kini pendampingan kepada perusahaan pun masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya. Nazir mencatat dari seluruh lahan hak guna usaha (HGU), baru sekitar 42 persen perusahaan yang telah mendapat pendampingan.
Nazir dan Alferdi berharap gotong royong para pihak yang terlibat dalam diskusi bertajuk Kabupaten Hijau, Upaya Siak Cegah Karhutla kali ini menjadi jawaban pencegahan karhutla di tahun mendatang.
Terlebih, Kabupaten Siak akan menjadi tuan rumah Festival Kabupaten Lestari pada 10 hingga 13 Oktober 2019 dengan tema Besamo Membelo Siak Menuju Indonesia Hijau. Kabupaten Siak akan memperkenalkan lebih dekat visi “Siak Hijau” kepada seluruh elemen masyarakat Siak juga mitra pembangunan di luar Kabupaten Siak.
Festival akan mempertemukan peserta dengan inovasi lestari tepat sasaran yang bisa menjawab tantangan kabupaten dalam implementasi visi lestari, khususnya seputar restorasi dan konservasi, intensifikasi pengolahan lahan, serta penanggulangan bencana terkait pengelolaan lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
