Bisnis.com, JAKARTA -- Singapura berpotensi meraup keuntungan sekitar US$4 miliar dari kerusuhan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di Hong Kong.
Estimasi tersebut disampaikan oleh Goldman Sachs Group Inc. terkait perpindahan dana milik investor ke Singapura di tengah protes yang intensitasnya semakin meningkat.
Bank yang berbasis di New York itu memperkirakan bahwa ada aliran keluar simpanan dolar Hong Kong senilai US$3 miliar hingga US$4 miliar ke Singapura, yang merupakan pusat keuangan alternatif untuk wilayah Asia, pada Agustus.
Awal pekan ini, Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) mengatakan simpanan dalam mata uang lokal turun pada Agustus sebesar 1,6% dari bulan sebelumnya, penurunan terbesar dalam lebih dari setahun, menjadi sekitar 6,84 triliun dolar Hong Kong atau senilai US$ 873 miliar.
Ketua HKMA Norman Chan, yang kini digantikan oleh Eddie Yue, mengaitkan penurunan tersebut dengan kelangkaan penawaran umum perdana (IPO) serta hanya ada sedikit peningkatan dalam tiga pekan pertama pada September.
Analis Goldman Gurpreet Singh Sahi dan Yingqiang Guo mengungkapkan bahwa mereka menemukan net outflow yang moderat terhadap simpanan dalam HKD di Hong Kong serta net inflow simpanan FX di Singapura.
"Kami percaya perdebatan tentang aliran keluar dan likuiditas Hong Kong akan tetap aktif sementara data poin untuk September [dan seterusnya] diperkirakan akan memberikan hasil yang sama [penurunan]," tulis kedua analis dalam catatan investor seperti dikutip melalui Bloomberg, Kamis (3/10/2019).
Aksi protes di Hong Kong kembali memanas bersamaan dengan perayaan Hari Nasional China pada pekan pertama September.
Polisi Hong Kong telah mendesak diberlakukannya jam malam dan mengajukan bantuan dari pihak lain di bawah undang-undang darurat era kolonial yang kontroversial, sedangkan Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam kesulitan untuk meredam intensitas kerusuhan.
Gelombang demonstrasi di seluruh Hong Kong menyebabkan bentrokan yang meluas antara pengunjuk rasa dan polisi pada hari libur Hari Nasional Selasa (1/10/2019), di mana seorang petugas menembak dan melukai seorang demonstran untuk pertama kalinya sejak kerusuhan dimulai hampir 4 bulan lalu.
Ordonansi Ketertiban Umum Hong Kong, disahkan pada gelombang kerusuhan tahun 1967, memungkinkan pemerintah memberlakukan jam malam dan menutup sejumlah kawasan dari akses publik.
Ordonansi Peraturan Darurat tahun 1922 memiliki wewenang yang lebih kuat, memungkinkan kepala eksekutif untuk membuat peraturan apa pun untuk memastikan keamanan publik, termasuk penyaringan indentitas, penangkapan, penggeledahaan dan penyitaan.
Kebijakan itu belum pernah digunakan dalam lebih dari setengah abad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
