Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mahasiswa Meninggal, Ketua DPR : Terlalu Jauh Kalau Wiranto Bertanggung Jawab

Dua mahasiswa asal Kendari, Sulawesi Tenggara meninggal dunia saat bentrok dengan polisi pada demonstrasi beberapa hari lalu. Randi (21) tidak tertolong setelah diduga sebutir peluru mengenai bagian dada dan Yusuf (19) karena kena benda tumpul.
Jenazah almarhum Immawan Randi (21) berada dibawa di ruang jenazah RS Abunawas Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis  26 September 2019. Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Haluoleo ini tewas akibat benda tajam di dada sebelah kanan yang diduga luka tembak saat aksi mahasiswa yang menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara./Antara-Jojon
Jenazah almarhum Immawan Randi (21) berada dibawa di ruang jenazah RS Abunawas Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 26 September 2019. Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Haluoleo ini tewas akibat benda tajam di dada sebelah kanan yang diduga luka tembak saat aksi mahasiswa yang menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara./Antara-Jojon

Bisnis.com,JAKARTA — Dua mahasiswa asal Kendari, Sulawesi Tenggara meninggal dunia saat bentrok dengan polisi pada demonstrasi beberapa hari lalu. Randi (21) tidak tertolong setelah diduga sebutir peluru mengenai bagian dada dan Yusuf (19) karena kena benda tumpul.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa sudah mengecek ke kepolisian.

Dia mendapat jawaban tidak benar ada peluru tajam saat demonstrasi karena Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menegaskan tidak boleh menggunakan itu.

“Jadi itu harus diusut tuntas. Peluru tajam itu berasal dari mana kalau memang itu [mahasiswa] diduga ditembus peluru,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Bambang menjelaskan bahwa apabila ada korban tewas akibat benda tumpul, ini harus diusut. Kepolisian setempat harus bisa mengungkapkannya segera.

Di sisi lain Bambang (Bamsoet) menganggap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tidak sampai harus bertanggung jawab atas adanya korban jiwa.

Hal Ini disampaikannya menyikapi Komisi III DPR yang berharap Presiden Joko Widodo agar mencopot dia karena tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. 

“Ini baru polisi yang harus mengusut tuntas peristiwa terjadinya kekerasan maupun adanya timbul korban. Yang bertanggung jawab adalah kita semua. Kami semua si DPR juga ikut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi,” jelasnya. 

Akan tetapi Bamsoet meminta Komnas HAM ikut menginvestigasi adanya korban jiwa selain dari pihak kepolisian itu sendiri.

“Biarkan nanti kita berikan kesempatan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan, bagaimana dinamika lapangannya kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian,” ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper