Bisnis.com, JAKARTA — Membesarnya demonstrasi menentang pengesahan UU KPK bisa jadi dipicu akumulasi rasa frustasi masyarakat menyikapi kompleksitas kondisi bangsa yang belum terpecahkan.
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menangkap kesan bahwa demonstrasi akhir-akhir ini tidak semata memprotes pengesahan revisi UU KPK maupun penyusunan RUU kontroversial lainnya.
Dia berpendapat pendemo juga tidak puas dengan keadaan ekonomi dan sosial sehari-hari.
“Misalnya kondisi ekonomi yang tidak bisa menjamin kepastian kesejahteraan, peningkatan premi BPJS Kesehatan, pelanggaran HAM di Papua. Ada juga instabilitas [keamanan], kebakaran hutan dan lahan, serta kebijakan lain yang tidak bisa menjamin harapan bagi Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (24/9/2019).
Pigai tidak menutup kemungkinan pula demonstran yang bergerak dengan motif politik praktis. Pria asal Papua ini mengacu pada tudingan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengenai kelompok yang berniat menjegal pelantikan pemenang Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
.jpg)
Baca Juga
Meski demikian, Pigai meyakini demonstran bermotif politik praktis tidak dominan dalam aksi massa akhir-akhir ini. Ketidakpuasan atas permasalahan hidup sehari-hari yang ‘dipanasi’ dengan pengesahan UU KPK tetap menjadi pendorong utama.
“Misalnya dalam demo ada 1.000 kelompok, dari 1.000 kelompok itu ada satu kelompok saja yang ingin menjegal pelantikan Pak Jokowi. Kelompok itu menumpang momentum sekarang,” ujar Pigai.
Pada Selasa, demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Di Jakarta, aksi massa terkonsentrasi di depan Gedung DPR RI, Jln. Gatot Soebroto, sejak siang hari.
Berdasarkan perkembangan terbaru, unjuk rasa yang awalnya tertib berubah menjadi ricuh pada sore menjelang malam. Aparat keamanan menembakkan gas air mata kepada kerumunan mahasiswa.
Mahasiswa menuntut pencabutan UU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan penundaan pengesahan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Senada dengan mahasiswa, Natalius Pigai menyesalkan langkah pemerintah dan DPR yang mengebut revisi UU KPK lawas. Alhasil, timbul anggapan di tengah masyarakat bahwa pembentuk UU berniat melemahkan KPK.
“Yang membuat masyarakat makin keras dan militan menolak revisi adalah momentum di mana revisi UU KPK bertepatan dengan seleksi pimpinan KPK. Jadi dianggap by design untuk memperlemah KPK,” tutur pendaftar calon komisioner KPK 2019-2023 ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
