Bisnis.com, TAIPEI - Trent Tseng, pegawai dari Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan Bidang Media menanyakan untuk ketigakalinya kepada jurnalis soal menu jamuan makan malam.
Dia sedikit berhati-hati ketika menanyakan menu yang akan dipilih kepada jurnalis beragama muslim yang turut dalam program Indo-Pacific Group di Taiwan yang berlangsung 22-27 September 2019.
Pasalnya, restoran yang sudah dipesan memiliki sajian istimewa berbahan daging non halal. Trent pun memberi pilihan bahwa di restoran itu juga tersedia menu seafood, daging ayam, daging sapi atau memilih restoran lain.
"Jangan sampai kalian [jurnalis muslim] nanti makannya [daging] babi," kata Trent menegaskan dalam sebuah obrolan di kota Taipei, Senin (23/9/2019).
Sebenarnya sebelum berangkat menuju Taipei, sejumlah jurnalis muslim telah memberikan keterangan soal makanan halal. Tetapi ketika sampai di Taipei, hal itupun kembali ditegaskan untuk menghindari kekeliruan.
Soal makanan halal memang menjadi perhatian bagi pemerintah Taiwan. Seiring banyaknya pekerja dan wisatawan dari negara muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah, pemerintah Taiwan menggencarkan program makanan halal.
Konselor Departemen Layanan Informasi Internasional, Kemenlu (MOFA) Taiwan Lung-Tung Chiu menyebutkan bahwa Taiwan termasuk kawasan populer yang dikunjungi oleh wisatawan muslim.
"Jika saya tidak salah, ada lebih dari 200 restoran halal bersertifikat. Ini sangat penting karena pekerja profesional dari Timur Tengah, negara Asean terus bertambah," katanya.
Konselor Departemen Layanan Informasi Internasional, Kemenlu (MOFA) Taiwan Lung-Tung Chiu/Bisnis-Akhirul Anwar
Pada tahun 2016, organisasi internasional MasterCard mengumumkan peringkat Global Muslim Travel Index bahwa Taiwan berada di peringkat 7 kawasan populer yang dikunjungi wisatawan muslim yang berada di luar Organisasi Kerja Sama Islam.
Adapun terkait dengan kebijakan New Southbound Policy (NSP) atau Kebijakan Menuju Arah Selatan yang mulai diluncurkan oleh Presiden Tsai Ing-wen pada 2016, salah satunya terkait dengan industri halal.
Direktur Eksekutif Taiwan-Asia Exchange Foundation (TAEF), Alan Hao Yang menjelaskan bahwa kebijakan arah selatan sangat berkaitan erat dengan masyarakat muslim di Asia Tenggara khususnya Asean.
Menurutnya, saat ini sudah ada 1.000 hotel dan restoran bersertifikat halal terlibat dalam industri hospitality. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017.
"Jumlah ini meningkat 36 persen dibandingkan tahun 2017. Industri halal disediakan untuk yang beragama muslim," katanya.
Alan menggarisbawahi bahwa Kebijakan Arah Selatan melibatkan Taiwan dengan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia dan Selandia Baru merupakan kerja sama yang saling menguntungkan.
Direktur Eksekutif Taiwan-Asia Exchange Foundation (TAEF), Alan Hao Yang/Bisnis-Akhirul Anwar
TAEF sebagai lembaga think tank swasta bertugas mempromosikan inisiatif Kebijakan Arah Selatan untuk membantu pemerintah Taiwan. Fokus kerja sama meliputi perdagangan, teknologi, pertanian, kedokteran, pendidikan dan pariwisata.
Salah satu contoh bagi Indonesia adalah memberikan pelatihan keterampilan bagi pekerja migran di Taiwan sebelum kembali pulang ke Indonesia agar memiliki keahlian yang bisa dimanfaatkan.
Kemudian ada pelatihan soal teknologi pertanian tanaman padi bagi petani di Karawang Jawa Barat bersama dengan pemerintah lokal.
Menurut Alan, kebijakan baru dengan memberikan pelatihan seperti ini bertujuan agar Taiwan bersama dengan 18 negara tersebut bersama-sama meningkatkan kualitas dan produktifitas yang lebih baik dari berbagai sektor.
