Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk panitia khusus perpindahan ibu kota. Mereka berencana mengunjungi lokasi, yaitu di Kalimantan Timur guna mengkaji lebih dalam.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Zainudin Amali mengatakan bahwa kunjungan diagendakan bertemu dengan pejabat daerah setempat.
“Kita akan rapat dengan pimpinan daerah, baik gubernur maupun pimpinan dua kabupaten [Penanaman Paser Utara dan Kutai Kartanegara] itu dan meninjau lokasi,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Amali menjelaskan bahwa selain rapat dengan pejabat di ibu kota baru, Pansus juga rapat dan memanggil langsung kementerian-kementerian terkait. Di antaranya adalah Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ada tiga fokus utama kajian pemindahan ibu kota yang bakal didalami Pansus, seperti pembiayaan, lingkungan, dan regulasi.
“Kalau masih memungkinkan kami akan menambah kembali referensi. Tapi intinya setelah kami pelajari summary yang telah disampaikan pemerintah, lampiran dari surpres [surat presiden], kira-kira lingkupnya itu. Tentu dengan gubernur DKI dan gubernur Kaltim,” jelasnya.
Pansus dibentuk DPR pekan ini. Mereka memiliki tenggat waktu pembahasam hingga akhir bulan. Hasil kajian pansus bukan untuk menerima atau menolak perpindahan ibu kota, tapi lebih memberi masukan yang kurang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
