Melawan Buta Aksara, Membangun Menara Pendidikan di Desa Tsinga

Bisnis.com, JAKARTA -- Sudah lebih dari setahun Hugo Gian Trendi Virgiawan meninggalkan Pulau Jawa dan merantau ke Desa Tsinga, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua untuk menjadi tenaga pengajar.

Nuraninya tergerak untuk mengajar di pedalaman Papua muncul sejak mahasiswa. Ini bermula dari rasa ingin tahu, sebab banyak teman-teman Hugo yang datang dari Papua untuk kuliah tetapi tidak melaksanakan pendidikan dengan serius. Dia pun ingin mengetahui dan ikut berkontribusi terhadap pendidikan di provinsi paling timur Indonesia itu.

Usai menyelesaikan program sarjana komunikasi di Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hugo pun meminta restu kepada orang tuanya untuk pergi ke Tanah Cenderawasih.

Bulan pertama cukup menantang bagi Hugo. Pasalnya, tak mudah bagi masyarakat di Papua menerima kehadirannya.

Apalagi, Hugo tidak bisa berbahasa daerah setempat. Kesabaran dan keteguhan hati pun menjadi senjata pamungkasnya. Meski sempat mendapatkan penolakan dari beberapa pihak di pedalaman, tapi pendekatan personal dan keramahan terus dipupuk Hugo.

Hugo Gian Trendi Virgiawan mengajar anak-anak di Desa Tsinga, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua./Istimewa

Pada Januari 2018, Yayasan Generasi Amungme Bangkit menjadi wadahnya mengajar. Masalah bahasa masih menjadi kesulitan yang dihadapi Hugo saat berkomunikasi dengan para siswa Sekolah Dasar (SD) di kelasnya.

Maklum, siswa-siswa di sana hanya mengenal bahasa ibu mereka dan Bahasa Indonesia masih menjadi bahasa asing. Sempat juga, Hugo dibantu oleh siswa lain sebagai penerjemah.

"Anak-anak di sini hanya bisa berkomukasi dengan sesama suku. Kalau beda suku, maka beda bahasa juga. Saya memotivasi anak-anak untuk menuntut ilmu sampai ke Pulau Jawa dan ke Toraja. Apabila ingin sekolah tinggi, maka harus bisa Bahasa Indonesia," ungkapnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Bagi Hugo, anak-anak di pedalaman pegunungan Desa Tsinga masih sangat polos dan jauh berbeda dengan di perkotaan yang, tak jarang, mulai mengonsumsi minuman keras. Dia ingin menjaga kebaikan tetap melekat pada anak-anak di desa itu.

Desa Tsinga dapat ditempuh dengan waktu 30 menit dari Timika menggunakan helikopter. Setiap awal semester, helikopter menjemput guru-guru yang bertempat tinggal di Timika dan menurunkan mereka di Desa Tsinga. Helikopter pun akan kembali menjemput apabila ujian semester dan pembagian rapor selesai.

Meski berangkat ke Papua karena keinginan sendiri, tapi Hugo mengaku sempat merasa hidup terasing di provinsi itu. Tak ada aliran listrik 24 jam seperti yang dinikmatinya di Jawa. Padahal, listrik sangat berperan penting untuk proses mengajar kreatif.

Penduduk di Desa Tsinga hanya mengandalkan generator. Namun, generator yang ada cukup sering rusak dan biasanya butuh waktu sepekan untuk memperbaikinya.

Hugo menuturkan dalam berkisah tentang dunia di luar Papua, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan gairah para siswa dalam belajar sekaligus melatih kemampuan mereka berbahasa Indonesia.

Suatu ketika, dia mencetak foto pantai sebagai alat peraga di dalam kelas. Ternyata, tak ada satupun siswa yang tahu apa nama lokasi di foto itu.

"Pantai. Ini adalah pantai," ungkap Hugo.

Siswa-siswa di kelas yang diampuh oleh Hugo takjub. Penuh tanya.

"Bapak, airnya itu banyak sekali. Bisa diminum e?"

Hugo lantas menjelaskan bahwa air laut memiliki rasa yang asin dan bagaimana proses terjadinya hujan dengan media ajar tersebut.

Hugo Gian Trendi Virgiawan mengajar anak-anak di Desa Tsinga, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua./Istimewa

Saat ini, ada 100 siswa yang menempuh pendidikan di yayasan tempat Hugo mengajar. Dia menilai tantangan dan pekerjaan rumah terbesar untuk meningkatkan pendidikan di Papua adalah menciptakan sistem yang mendukung pendidikan.

Menurut Hugo, sistem pendidikan sebenarnya sudah tercipta tapi sistem pendukung untuk menjaga pendidikan berlangsung mesti tetap ada. Apalagi, dengan tingkat kesadaran yang masih sangat rendah dan munculnya konflik sosial di desa.

Sebagai contoh, Yayasan Generasi Amungme Bangkit memiliki taman baca masyarakat Joronep. Sarana tersebut dimaksimalkan oleh Hugo dengan mengajak anak-anak yang putus sekolah untuk membaca, berimajinasi, bercerita, dan bermain peran.

Buku-buku di taman baca tersebut menjadi senjata ampuh untuk menggugah niat anak-anak yang putus sekolah kembali menempuh pendidikan. Dia mengatakan ada sekitar 23 anak di Desa Tsinga yang sudah putus sekolah dan setelah mengikuti kegiatan di taman baca, mereka kembali ingin bersekolah.

"Karena kesadaran untuk sekolah masih rendah, maka sarana pendukung untuk menciptakan pendidikan yang menarik harus terus ada," tutur Hugo.

Saat ini, koleksi buku di taman baca masih 500 judul, terdiri atas 80 persen buku anak-anak dan 20 persen buku dewasa. Hugo ingin taman baca tersebut memiliki koleksi buku baca anak-anak yang bervariasi.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat setidaknya ada 7.800 taman baca masyarakat di Indonesia. Sebaran paling banyak berada di Pulau Jawa, sedangkan jumlah paling sedikit ada di kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua.

Buta Aksara
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) Kemendikbud Abdul Kahar mengungkapkan Jawa memiliki sebaran terbesar seiring dengan banyaknya instansi pendidikan di pulau tersebut. Dia menuturkan kehadiran taman baca masyarakat bertujuan untuk mengentaskan buta aksara dan meningkatkan literasi baca tulis.

Menurut Abdul, literasi tak sekadar upaya suatu bangsa bebas dari buta aksara. Hal lebih penting lainnya yakni upaya menciptakan kemampuan hidup aksarawan baru agar mampu bersaing, atau bahkan, melampaui bangsa lain yang lebih maju untuk menciptakan kesejahteraan dunia.

Kemendikbud menyebutkan pada 2018, jumlah orang yang buta aksara di Indonesia masih 3,3 juta jiwa. Angka tersebut turun dari 2015, yang sempat mencapai 5,9 juta jiwa.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penurunan lebih dalam di beberapa kantong buta aksara. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, angka buta huruf skala nasional untuk usia 15-44 tahun hanya 2,02 persen. Namun, angka buta huruf di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia, mencapai 31,44 persen.

Ada sebelas provinsi yang angka buta hurufnya di atas rata-rata nasional, yakni Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Barat (Sulbar), Bali, Jawa Tengah (Jateng), Sulawesi Tenggara (Sulteng), dan DI Yogyakarta.

Abdul menuturkan seseorang dapat dikatakan melek aksara apabila menjalankan empat hal. Pertama, dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia minimal sepanjang tiga kalimat sederhana. Kedua, mampu menceritakan dalam tulisan tentang dirinya, lingkungannya, aktivitasnya, dan menjelaskan gambar.

Ketiga, dapat melakukan operasi perhitungan tambah, kurang, kali, dan bagi minimal dua digit. Keempat, mampu mengoperasikan tambah dan kali dalam perhitungan uang, berat, jarak, isi, dan waktu.

Abdul mengungkapkan Kemendikbud memiliki program khusus untuk pelaksanaan pemberantasan buta aksara yang dinamai keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Ada juga dua program untuk menjaga aksarawan baru tetap mengenal huruf, yakni melalui program multi keaksaraan dan keaksaraan usaha mandiri.

Implementasi multi keaksaraan dan keaksaraan usaha mandiri memiliki peran masing-masing di masyarakat. Peserta multi keaksaraan bakal diberikan program untuk mendukung enam literasi dasar yang meliputi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

Untuk keaksaraan usaha mandiri, dilakukan dengan pendekatan wirausaha agar segala yang dipelajari aksarawan baru fungsional bagi kehidupan sehari-harinya. Selain mengandung unsur fungsional, juga sekaligus memiliki unsur pembelajar dan akrab terhadap baca tulis, seperti cara menjahit dan beternak unggas.

Program lain yang dilakukan adalah untuk menjaga kecakapan aksarawan baru mengoptimalkan taman baca masyarakat. Kini, Kemendikbud juga gencar mengajak penggiat literasi untuk merevitalisasi dan memperkuat taman baca yang dibangun oleh pemerintah.

Kemendikbud menyampaikan pemerintah sudah menyediakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi aksarawan baru agar tidak kembali buta huruf.

Tetapi, taman baca masyarakat yang dibangun pemerintah dalam bentuk SKB dan PKBM jauh ketinggalan dengan taman baca mandiri yang dibangun oleh penggiat literasi. Abdul menceritakan ada beberapa SKB dan PKBM yang tidak layak, bahkan menciptakan ketidaknyamanan dalam membaca, mulai dari pencahayaan, area yang sempit, serta pengap.

"Taman baca masyarakat yang dibangun secara mendiri lebih maju dibandingkan dengan milik pemerintah," ungkapnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Abdul menerangkan ada kekeliruan dalam pengelolaan SKB dan PKBM, yakni muncul rasa senang apabila buku-buku terus tertata rapi dan tidak berpindah dari rak. Kondisi tersebut sebenarnya salah karena justru mencerminkan niat baca masyarakat di sekitar sanggar tidak berkembang.

Tantangan menghapus buta aksara di Indonesia tampaknya akan tetap ada sampai membaca benar-benar bisa menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat. Pun di Papua sana.