Bisnis.com, JAKARTA — PM Inggris Boris Johnson mengeluarkan ultimatum Brexit terakhir dengan mengatakan akan mengadakan pemilu bulan depan jika Majelis Tinggi menyetujui RUU yang diusulkan kelompok lintas partai untuk memblokir pilihan tanpa kesepakatan saat meninggalkan Uni Eropa.
Dalam satu pertemuan kabinet darurat, dia berbicara kepada anggota parlemen Konservatif sebelum melakukan siaran langsung televisi di luar gedung pemerintahan. Dalam pidatonya dia mengatakan ‘tidak ada alasan’ keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak akan terjadi pada tanggal 31 Oktober seperti dikutip Theguardian.com, Selasa (3/9/2019).
Johnson mengatakan dalam pidatonya bahwa pada dasarnya tidak menginginkan pemilu. Akan tetapi secara terbuka mengancam akan memajukan pemilu pada 14 Oktober jika penentangnya di parlemen tidak mundur.
Johnson mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) yang ditandatangani oleh mantan kanselir Philip Hammond, mantan menteri kehakiman David Gauke dan lainnya, akan “memotong kaki” Inggris dalam negosiasi Brexit.
RUU tersebut, yang diharapkan oleh sebagian anggota parlemen segera diundangkan sehingga bisa memberi mandat kepada Johnson untuk memperpanjang Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa hingga 31 Januari tahun depan.
Pihak pemerintah menjelaskan konsekuensi bagi anggota parlemen Konservatif yang melawan akan kehilangan posisi di partai.
Sumber dari Downing Street mengatakan pemungutan suara untuk menerima RUU yang di ajukan tersebut akan setara dengan mosi tak percayaan di pemerintah. Dia menyebutkan bahwa melakukan penundaan tidak ada gunanya karena posisi negosiasi pemerintah akan hancur.
Sumber Downing Street lain mengatakan tidak ada pertimbangan serius yang diberikan untuk mengadakan pemilu setelah 31 Oktober.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
