Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Umum Partai Golkar Airllangga Hartarto harus mewaspadai dinamika yang akan terjadi dalam musyawarah nasional partai tersebut untuk mengamankan langkahnya kembali menjadi ketua umum periode 2019—2023.
Pengamat politik Jerry Sumampouw mengatakan partai berlambang beringin itu memiliki tradisi dinamika yang sangat kuat saat penyelenggaraan musyawarah nasional atau munas.
Dukungan terhadap salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar sangat mungkin berubah arah saat penyelenggaraan munas.
“Kita ketahui, yang unggul saat ini adalah incumbent [Airlangga Hartarto]. Akan tetapi, perlu diwaspadai kalau Golkar punya tradisi ketika munas itu bisa berubah arah,” katanya saat dihubungi, Jumat (30/8/2019).
Seperti diketahui, Airlangga dan Ketua DPR Bambang Soesatyo adalah kandidat terkuat saat ini untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019—2023.
Keduanya memiliki dukungan kuat dari DPD tingkat I dan DPD tingkat II, serta organisasi sayap Golkar.
Airlangga Hartarto dianggap unggul dengan klaim 90% DPD tingkat I dan II telah menyatakan dukungan kepada dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan di Golkar.
Jerry menyebut kemunculan dua tokoh menonjol untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar berpotensi memunculkan perpecahan di internal. Hal itu kemudian membuat tokoh senior Partai Golkar mencari tokoh lain sebagai alternatif.
“Airlangga harus mewaspadai jangan sampai ini meruncing. Jalin komunikasi dengan cara kekeluargaan. Dengan begitu, dukungan akan terus solid dan tidak berujung kepada perpecahan,” ujarnya.
Sementara itu, Cecep Handoko, pengamat politik dari Universitas Bung Karno, mengatakan kondisi Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga saat ini semakin stabil. Padahal masa jabatan Airlangga saat ini tidak terlalu lama, karena hanya menggantikan Setya Novanto.
“Sebelum Airlangga menjabat, situasi Golkar memang mencekam, dan pada akhirnya membuat partai itu keteteran dan menurunnya perolehan suara dalam pemilu,” katanya.
Cecep menilai Airlangga memiliki peluang lebih baik untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena mendukung dan memiliki kedekatan dengan pemerintahan saat ini. Posisi Ketua DPR yang dipegang Bambang pun dianggap tidak memiliki banyak pengaruh, karena minimnya terobosan kebijakan.
Menurutnya, seluruh fungsionaris Partai Golkar harus segera menyelesaikan polemik yang ada agar dapat fokus menyelesaikan sejumlah agenda politik di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
