Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Thailand menegaskan hukuman penjara bagi para penimbun beras ketan yang ingin mengambil keuntungan dari kenaikan harga beras jenis tersebut.
Langkah pemerintah Negeri Gajah Putih tersebut diambil untuk membendung krisis kekurangan beras ketan yang membuat harganya melambung ke level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah Thailand meminta agar semua pebisnis beras, baik level pedagang dan produsen, untuk melaporkan stok beras ketan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.
Adapun, pihak yang ketahuan berusaha untuk menaikkan harga beras ketan atau tidak melaporkan stok beras ketannya kepada pemerintah akan didenda 5.000 baht atau US$164 serta menghadapi hukuman penjara selama lima tahun.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri juga menegaskan pedagang yang menjual beras ketan jauh di atas harga pasar akan didenda sebesar 100.000 baht atau hukuman penjara selama tujuh tahun.
"Saat ini, pasokan beras ketan turun tajam karena kekeringan dan keterlambatan panen sehingga membuat harga komoditas ini naik tinggi," ujar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri di dalam pernyataan resminya, Selasa (27/08/2019).
Thailand tengah dilanda kekeringan terburuk dalam satu dasawarsa terakhir. Cuaca panas mengeringkan tanaman pertanian di wilayah timur laut negara tersebut.
Musim kering yang berkepanjangan tersebut memperburuk perlambatan ekonomi Thailand. Alhasil, bank sentral Thailand harus memangkas suku bunga kebijakan untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat tahun terakhir.
Pemerintah Thailand telah berencana untuk memulai program insentif sebesar US$683 juta untuk membantu petani padi dalam menopang pendapatannya.
Thailand merupakan salah satu eksportir beras terbesar dunia dan sekitar 3,7 juta rumah tangga bergantung pada komoditas tersebut sebagai pendapatannya. Meskipun pendapatan petani negara tersebut rendah, tetapi para petani di Thailand memainkan peran penting dalam sektor politik dan stabilitas nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
