Bisnis.com, JAKARTA – Wacana pemindahan ibu kota pernah diperjuangkan Partai Gerindra sejak 2014 lalu. Kini, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan dipindah ke Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tidak bisa langsung memilih lokasi begitu saja tanpa perencanaan yang matang. Apalagi, presiden juga belum pernah membahasnya dengan legislatif.
Jokowi baru mengirim surat ke Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Sekjen DPR) terkait kajian pemindahan. Tentu ini harus dibahas lebih dalam dan landasan hukumnya.
Partai Gerindra sendiri tidak sepakat dengan rencana Ibu Kota pindha ke Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kalau kita sebenarnya lebih logikanya di sekitar sini saja. Dulu pernah diwacanakan di Jonggol [Jawa Barat]. Kenapa tidak di Jonggol saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Edhy menjelaskan bahwa presiden perlu mempertimbangkan kebutuhan pokok, termasuk keuangan negara apabila harus pindah ke Kaltim. Gerindra memprediksi anggaran pada akhir tahun ini mengalami defisit hingga Rp310 triliun.
“Memindahkan ibu kota konon kabarnya sampai Rp500 triliun ini juga menjadi pemikiran yang harus dibahas bersama-sama. Tidak terlalu terburu-buru,” jelasnya.
Anggaran pembangunan ibu kota baru juga harus dibiayai penuh oleh negara. Swasta, menurut Edhy tidak boleh berpartisipasi di dalamnya agar sesuai dengan rencana pemerintah sebelumnya.
“Karena ini adalah kedaulatan. Masa kita mau serahkan ada swasta membangun negeri kita. Tidak boleh ada kelompok lain. Kalau kelompok lain setelah standar dasarnya dipenuhi,” ucap Edhy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
